Bos Freeport temui Presiden Joko Widodo, pemerintah longgarkan perpanjangan kontrak

JAKARTA. Rekomendasi izin perpanjangan ekspor tembaga olahan alias konsentrat untuk ketiga kalinya milik PT Freeport Indonesia bakal segera diberikan pemerintah. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah memproses proposal permohonan perpanjangan izin ekspor perusahaan ini untuk jangka waktu enam bulan ke depan yakni 25 Juli sampai 25 Januari 2016.

Bambang Gatot Ariyono, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM menjelaskan, pemerintah telah menerima permohonan pengajuan perpanjangan izin ekspor Freeport yang akan kadaluarsa pada 25 Juli depan. Saat ini, tim internal tengah mengkaji sejumlah dokumen dan persyaratan yang mesti dipenuhi oleh Freeport.

Salah satu syarat yang sekarang tengah dikaji adalah proses pembangunan pabrik pemurnian (smelter). “Perkembangan pembangunan smelter Freeport di Gresik sudah ada progres,” kata Bambang di kantornya, Jumat (3/7). Ia menyebut, PT Freeport sudah memutuskan lokasi pabrik dengan menyewa areal lahan milik PT Petrokimia Gresik seluas 80 hektare (ha) untuk jangka waktu 20 tahun dengan total nilai mencapai US$ 150 juta.

Perusahaan juga mengaku telah merealisasikan investasi untuk persiapan perizinan analisis dampak lingkungan (Amdal) senilai US$ 1,5 juta dari tahapan awal basic engineering senilai US$ 9 juta.

Selain progres smelter, syarat lainnya yang mesti dipenuhi perusahaan antara lain dokumen pelunasan royalti, dan dokumen jual beli dengan konsumen serta negara tujuan ekspor. “kami akan lihat dokumen apa sudah cukup apa belum, kalau belum kami akan minta lengkapi segera untuk segera dikeluarkan rekomendasi,” ujarnya.

Namun, Bambang tidak merinci kapan perpanjangan izin ekspor akan diberikan, yang jelas keputusannya sebelum 25 Juli depan. Saat ini, Kementerian ESDM juga masih mengevaluasi kuota ekspor konsentrat sebesar 775.000 ton, atau jauh lebih besar dibandingkan dengan kuota ekspor ekspor sebelumnya 580.000 ton. “Kami juga belum tentu memberikan kuota ekspor sesuai yang diminta Freeport,” kata Bambang.

Maroef Sjamsoeddin, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia mengklaim, pihaknya telah meningkatkan progres pembangunan smelter yang membutuhkan total investasi senilai US$ 2,3 miliar.

“Sampai Juli ini, progres smelter kami sudah meningkat menjadi 7% dari jumlah investasi,” ujar dia. Sekadar informasi tambahan, pada akhir Januari lalu, progres smelter Freeport mencapai 5,6% dari total nilai investasi.

Sebelumnya, Chairman Freeport –McMoRan Copper & Gold Inc, Jim Bob Moffett menemui Presiden Joko Widodo Kamis (2/7) di Istana. Menteri ESDM Sudirman Said bilang, pihaknya akan merevisi sejumlah aturan supaya Freeport bisa mendapatkan perpanjangan kontrak.

Sumber: KONTAN

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Pajak

Tag:berita pajak, Direktorat Jenderal Pajak, dirjen pajak, ditjen pajak, ekspor, Freeport, Freeport Indonesia, investasi, kebijakan pajak, pajak, pemeriksaan pajak, Pemerintah, penagihan pajak, penerimaan pajak, Peraturan pajak, perpajakan, smelter, target pajak, tarif pajak, tax, tembaga, tunggakan pajak, wajib pajak