Inilah Jurus Menghadang Kolor hingga Mobil Impor

tj.priokDi pengujung Juli, cerita-cerita terkait impor memang tengah ramai-ramainya. Bukan cuma soal kasus suap dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok yang menyeret pejabat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemdag), tapi juga soal revisi aturan bea impor yang berlaku mulai 23 Juli 2015.

Lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 132 Tahun 2015, tarif bea impor sekitar 60 pos jenis produk jadi konsumsi yang terdiri dari 1.151 item naik 5% hingga 150%. Jenis produknya mulai dari makanan, minuman, pakaian, kendaraan bermotor, hingga perabot rumahtangga.

Dalam aturan sama, pemerintah juga menurunkan bea masuk untuk beberapa produk konsumsi sektor industri dan komponen pesawat. Jika komponen seperti turbo-jet, turbopropeller tadinya kena tarif 5%, kini tak lagi dipungut bea.

Heru Pambudi, Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemkeu) menyebut, untuk tahap kedua, pemerintah juga tengah menggodok aturan soal kenaikan bea masuk barang non konsumsi. Apa saja produk dan berapa besar kenaikannya, Heru belum mau buka suara. Yang jelas, rancangan aturan itu kini tengah dibahas di Kementerian Hukum dan HAM.

Khusus untuk beleid kenaikan bea impor barang konsumsi, tak bakal banyak berpengaruh terhadap neraca perdagangan Indonesia. Impor barang konsumsi “hanya” sekitar US$ 1,03 miliar, setara dengan 7,93% dari total impor Indonesia pada Juni 2015.

Efeknya ke tekanan inflasi juga bakal minim. Lain cerita jika yang dinaikkan bea impor bahan baku. “Efek inflasinya kecil, hanya nol koma sekian persen saja,” kata Suahasil Nazara, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemkeu.

Di sisi penerimaan negara, dalam tempo kurang dari setengah tahun tersisa, pemerintah bakal mendapat tambahan pemasukan sekitar Rp 800 miliar. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015, pos bea masuk diharapkan menyumbang Rp 49,25 triliun, lebih tinggi 12,85% dari 2014.

Namun, pemerintah berkilah, penerimaan perpajakan bukan target sesungguhnya dari kebijakan ini. Menurut Suahasil, tujuan utama kebijakan tarif ini adalah untuk mendukung industri dalan negeri dan harmonisasi tarif. “Dua itu yang paling utama, tidak ada alasan lain,” tandas Suahasil.

Selama ini pasar domestik banyak dijejali barang jadi impor. Padahal, produk sejenis sudah bisa diproduksi di dalam negeri. Nah, biar bisa mencuri hati konsumen di Indonesia yang sejatinya memang cenderung sensitif soal harga, proteksi industri hilir nasional lewat instrumen bea masuk produk impor pun dimainkan.

Tidak melanggar

Meski bakal membikin negara mitra dagang tidak senang, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel meyakini langkah menaikkan bea impor produk konsumsi tidak menyalahi ketentuan perdagangan internasional, terutama dari World Trade Organization. “Yang kita hambat produk berkualitas rendah. Kita perlu produk yang berkualitas bagi rakyat,” kilahnya.

Lagipula, pemerintah memang sudah lama tidak mengutak-atik tarif bea masuk barang konsumsi. PMK terdahulu ditetapkan pada 14 Desember 2011 dan berlaku 1 Januari 2012. Nah, dalam tempo hampir empat tahun terakhir, tarif murah 0%-5% membuat pasar domestik menjadi santapan empuk produk jadi impor.

Di sisi lain, negara-negara seperti China, Korea, India, dan Brasil, rata-rata mengenakan tarif bea masuk 12% . “Sistem tarif kita, kan, di bawah 7%,” kata Harjanto, Dirjen Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian (Kemperin).

Beleid ini juga telah melalui pembahasan panjang dan melibatkan semua pihak. Tim Tarif yang terdiri dari semua unsure kementerian terkait telah urun rembuk. Di tingkat kementerian, misalnya Kemperin, proses pembahasan dan usulan datang dari masing-masing direktorat, yang sebelumnya telah berkonsultasi dengan pelaku usaha.

Sebelum disampaikan ke Kemkeu, usulan tarif dari masing-masing direktorat dikaji dulu di Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri.

Kebijakan ini tak urung memantik pertentangan di tataran pengusaha. Kalangan produsen, yang diuntungkan, mengapresiasi kebijakan ini. Franciscus Welirang, Direktur PT Indofood Sukses Makmur Tbk, menyebut kebijakan ini bagus untuk Indofood. Untuk produk pasta, misalnya, Indofood bakal lebih leluasa berkompetisi dengan pasta impor yang dikenai bea masuk 20%.

6Di sisi lain, kalangan importir dan produsen importir (PI), merasa tak pernah diajak bicara. “Saya kaget dengar berita itu. Pemerintah tidak pernah melakukan konfirmasi sama sekali dengan gabungan & industri,” keluh Lee Kang hyun, Wakil Ketua Gabungan Elektronik (Gabel).

Erwin Taufan, Ketua Bidang Perdagangan Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI), menyebut pihaknya akan segera mengajukan surat resmi mempertanyakan kebijakan ini kepada Kementerian Perekonomian, Kemkeu, dan Kemperin. Bila perlu, surat itu akan ditujukan langsung ke presiden Joko Widodo.

Erwin juga menyinggung sikap beberapa asosiasi industri lain yang mendukung kebijakan ini. “Saya enggak tahu kenapa. Kadang-kadang sebagian asosiasi itu banyak kepentingannya terhadap Kemdag dan Kemperin,” katanya, tanpa menjelaskan lebih lanjut maksud ucapannya tersebut.

Menurut Franciscus, penolakan importir terhadap kebijakan ini sah-sah saja. Namun ia mempertanyakan konstribusi importir selama ini terhadap perekonomian nasional. “Saya mau tanya, importir ini kasih penghasilan banyak tidak pada tenaga kerja? Mereka ini investasi pabrik memangnya? Kan tidak. Jadi dia mau marah, mau ngamuk, kek, emang gue pikirin,” tandasnya.

 

Sumber: Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: