JAKARTA – Bank Indonesia (BI) menilai masih banyak ketidakpastian dalam perekonomian global. Satu contohnya adalah kebijakan moneter China yang sulit ditebak. Kondisi itu, ujar Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara, membuat BI bersikap lebih hati-hati dalam menentukan kebijakan moneter.
BI akan memberikan perhatian khusus bagi situasi di Tiongkok. Terutama, mengenai kepastian nilai tukat mata uang yuan. Belakangan ini, China kerap melakukan devaluasi yuan, terkait kebijakan fixing rate policy.
BI berniat memantau arah kebijakan negeri Tiongkok dalam beberapa waktu ke depan. Hasil pemantauan Negeri Tembok Raksasa itu akan menjadi pertimbangan BI dalam mengambil keputusan dalam rapat yang berlangsung 20 April 2016 mendatang: Apakah pelonggaran moneter berlanjut atau tidak.
Tentu, BI juga menimbang factor global yang lain. Hanya saja, kebijakan moneter sejumlah Negara, termasuk Amerika Serikat (AS) relative sudah bisa diperkirakan.
Terlebih Gubernur Bank Sentral AS, The Federal (Fed) Reserve Jenet Yellen sudah mengisyaratkan bawah kebijakan menaikkan fed fund rate (FFR) tidak akan diambil dalam waktu dekat. The Fed akan mempertahankan kebijakan moneter longgar.
Berbeda dengan China, yang sampai saat ini belum bisa ditebak arah kebijakan moneternya. “Yuan, saat ini menjadi perhatian seluruh Negara berkembang,” ujar Mirza, Jumat (1/4) di Jakarta.
Sikap ekstra hati-hati ini juga didukung oleh perkembangan data laju inflasi terkini. Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis, bulan Maret terjadi inflasi 0,19% atau secara year on year (YoY) mencapai 4,45%.
BI mengaku khawatir jika inflasi tahunan menyentuh 4,5%. Menurut Mirza, inflasi harus ditahan dibawah 4,5%. Sebab jika dibandingkan tahun 2015 lalu yang berada di level 3,3%, kenaikkannya tergolong sangat tinggi.
Ia berharap pemerintah maupun BI bisa bekerjasama mengendalikan laju inflasi. Jika tidak, akan sulit bagi otoritas moneter dalam menurunkan suku bunga kembali, yang saat ini sudah berada di level 6,75%.
Catatan saja, kebijakan moneter longgar sudah dilakukan sejak November 2015 lalu. Langkah pertama adalah menurunkan Giro Wajib Minimun (GWM) primer yang saat ini mencapai 6,5%. Kemudian dilanjutkan dengan menurunan BI rate tiga kali, mulai dari bulan Desember, Januari dan Februari 2016.
Ekonom Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Latif Adam mengatakan, BI memang perlu lebih berhati-berhati lagi dalam menurunkan suku bunga acuannya.
Mengingat dampak penurunan BI rate dalam beberapa bulan terakhir belum begitu signifikan. Terutama bagi pertumbuhan kredit yang masih rendah. Ini karena adanya jeda waktu yang terjadi antara kebijakan yang dikeluarkan dengan respon yang terjadi di market dan perbankan.
Sumber: Kontan
http://www.pemeriksaanpajak.com
Kategori:Berita Pajak
PEMERIKSAANPAJAK.COM 
Tinggalkan komentar