Merdeka.com – Ketua DPR Ade Komarudin menggelar rapat Badan Musyawarah (Bamus) soal RUU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty secara diam-diam. Bahkan, Akom sudah menandatangani rencana pembahasan RUU tersebut meskipun pimpinan DPR lainnya belum sepakat.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, seharusnya pimpinan DPR tidak mengambil langkah yang terkesan mendadak. Menurutnya, sebaiknya RUU tersebut dilakukan kajian yang mendalam lagi sebelum dipaksakan pembahasannya.
“Jangan ini yang diprioritaskan, tapi perpajakan yang ada dulu dimantabkan. Jadi dibikin kajian yang lebih matang dulu,” ujar Fahri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (12/4).
Fahri meminta pemerintah untuk menghitung kembali terkait untung ruginya penerapan RUU Tax Amnesty tersebut. Sebab, menurut dia, pemerintahlah yang berinisiatif memunculkan RUU tersebut. Pemerintah diharapkan menahan diri agar DPR dapat lebih mengkaji rancangan UU tersebut.
“Tolong DPR jangan dilobi-lobi, bikin kajian yang mantab aja dulu. Bikin komunikasi dengan Non Governance Organisation (NGO), masyarakat. Karena kalau semua sudah yakin, semua mendukung pemerintah kok,” jelas Fahri.
Justru dengan adanya penandatangan rencana pembahasan rancangan UU tersebut membuat kesan bahwa pemerintah melakukan lobi-lobi kepada DPR. Apalagi, tegas Fahri, belum ada kata sepakat agar untuk melakukan pembahasan RUU Pengampunan Pajak ini.
“Sebaiknya pemerintah menyelesaikan sendiri dulu biar dalam. Saya sendiri kalau saya diyakinkan, saya bisa saja mendukung pemerintah. Tapi dalam tax amnesty ini, saya sependapat dengan Fraksi PKS,” tutup Fahri.
Sumber: http://www.pengampunanpajak.com
http://www.pemeriksaanpajak.com
Kategori:Pengampunan pajak
PEMERIKSAANPAJAK.COM 
Tinggalkan komentar