Potensinya Menggiurkan tapi Jangan Berlebihan

28049-aturan-pajakTax amnesty terkait pertumbuhan ekonomi

Harapan Pemerintah agar Rancangan Undang-Undang pengampunan Pajak bisa lolos, ternyata sangat besar. Maklum, keberhasilan kebijakan pengampunan pajak  atawa tax amnesty bakal mendongkrak penerimaan pajak. Ujungnya ya menggerakan ekonomi negeri ini.

Saat menyampaikan pandangan pemerintah dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 12 April 2016, Bambang Brodjonegoro menyebut tujuan utama kebijakan ini adalah merepatriasi dana yang ditempatkan oleh orang Indonesia di luar negeri. Dengan begitu, dana yang selama ini berada di underground economy, bisa muncul sebagai penunjuang pertumbuhan ekonomi.

Tujuan berikutnya, kata Menkeu barulah menyangkut perpajakan. Para pemohon tax amnesty akan menambah basis perpajakan nasional di kemudian hari. Dalam jangka pendek akan menaikkan penerimaan pajak tahun ini. Cuma, berapa besar penerimaan pajak yang didapat belum jelas benar.

Sebelumnya Menkeu menyebut potensi asset orang Indonesia yang ada di luar negeri lebih besar dari PDB (Pnedapatan Domestik Bruto) Indonesia yang Rp 11.400 triliun. Ini adalah akumulasi uang yang ditempatkan diluar negeri sejak tahun 1970.

Aset sebesar itu berpotensi untuk dibawa pulang ke Indonesia. Tapi angka pasti yang paling realisasi bisa direpatriasi berdasar data ini, masih sulit diukur.

Draf RUU Pengampunan Pajak yang dimiliki KONTAN, juga tidak menyebutkan berapa besar asset yang harus direpatriasi. Bambang belum menyampaikan perhitungan berapa besar asset yang bisa ditarik pulang. “Kalau repatriasi, nanti kita lihatlah, kita inginnya sebesar mungkin,” kata Bambang.

Direktur Jenderal Pajak, Ken Wijugiasteadi sedikit memberkan titik-terang. Ia menyebut, berapa persen asset yang direpatriasi setiap WP diserahkan kepada WP yang bersangkutan. “Ya terserah WP-nya. Kita enggak tentukan,” kata Ken.

Pengamat perpajakan Yustinus Prastowo lebih memilih merujuk pada data yang dirilis Tax Justice Network pada 2010. Berdasar data itu, asset keuangan Indonesia yang ada di tax heaven mencapai US$ 331 miliar. Pada tahun 2015 nilainya setara dengan Rp 5,844 triliun.

Nah, di draft RUU tax amnesty, uang tebusan untuk harta yang ada di luar negeri dan direpatriasi ke Indonesia tarifnya 1%, 2%, dan 3%. Tergantung periode pelaporan surat permohonan pengampunan pajak. Kalau menggunakan patokan, artinya yang bisa diraup pemerintah antara Rp 58,44 triliun hingga Rp 175,32 triliun. Penerimaan pajak tersebut belum termasuk tunggakan pajak yang harus dilunasi WP.

Kalau berkaca pada pengalaman di negara lain, rasanya terlalu muluk jika berharap 100% asset bisa direpatriasi. Berdasar penelitian Internasional Monetary Fund (IMF) pada 2008 yang dikutip Prastowo, tingkat eberhasilan tax amnesty di negara maju dan berkembang hanya 50%. Dengan begitu, penerimaan pajak dari tax amnesty di Indonesia boleh jadi tak sebesar hitung-hitungan yang telah disamapaikan diatas.

Cuma, Ken yakin, Indonesia bisa mlampaui tingkat kesuksesan di negara lain. “Menurut saya bisa, ya. Kita punya aparat, punya alat untuk melakukan pengawasan, ya, mudah-mudahan bisa,” ujarnya.

Daya tampung kurang

Ken, juga percaya diri, pintu masuk yang disediakan pemerintah bagi dana di luar negeri punya daya tampung yang besar. Hingga saat ini, ada dua skema masuk asset yang ngendon di luar negeri yang disiapkan, yakni lewat instrument keuangan ke sektor riil.

Cuma, daya tampung surat utang, entah yang diterbitkan pemerintah, BUMN, atau korporasi swasta jelas memiliki keterbatasan. Lantaran terbatas, efeknya ke perekonomian nasional juga tak sehebat yang mungkin dibayangkan sebagian kalangan.

Nilai penerbitan surat utang negara (SUN), misalnya, sudah dipatok di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tahun ini dibatasi tidak lebih dari Rp 330,88 triliun. Jika mengacu pada kebiasaan pemerintah menggeber sebagian besar penerbitan surat utang di semester I, maka tahun ini repatriasi asset lewat SUN nilainya tidak akan maksimal.

Kalaupun semua asset tersebut diarahkan masuk pada tahun-tahun berikutnya, tetap saja pemerintah tak bisa seenaknya menambah nilai penerbitan SUN. “Yang paling ideal untuk menampung asset repatriasi itu bond. Tapi kapasitasnya terbatas, setahun Cuma Rp 300-an triliun,” kata Prastowo.

Pertimbangan lainnya, SUN selama ini juga tidak kekurangan peminat. Sehingga masuknya dana dari luar negeri milik orang Indonesia bukan sesuatu yang urgent. Kecuali jika dimaksudkan untuk mengurangi porsi kepemilikan asing.

Penawaran yang masuk selalu lebih tinggi dari target yang dipatok. Kupon yang ditawarkan juga sangat menarik dibanding negara-negara lain sekawasan

Obligasi BUMN dan perusahaan swasta juga punya keterbatasan. Kalau melihat data tahun lalu total penerbitan obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia cuma sebesar Rp 62,47 triliun. Tahun ini, nilainya diperkirakan tak bakal jauh-jauh dari situ.

Opsi masuk ke sektor riil sejatinya yang paling besar berdampak ke ekonomi. Daya tampungnya juga jauh lebih besar. Masalahnya, pengambilan hasil investasi karena realisasi investasi bakal membutuhkan waktu yang lebih lama.

Yang lebih penting lagi, pemerintah hanya bermimpi jika berharap investasi masuk besar-besaran tanpa disertai perbaikan iklim usaha. Karenanya pula, tak ada jaminan duit orang-orang kaya yang masuk ke Indonesia itu bakal terus ada disini. Jadi, “Diharapkan ada jaminan kenyamanan para pengusaha dalam berusaha maupun menyimpan hartanya di dalam negeri,” kata Agus Susanto Lihin, Tax Partner di ATS Konsultama.

Aturan Main Repatriasi Aset

  • Harta berupa kas dan setara kas yang telah ditempatkan di luar negeri sebelum 31 Desember 2015 harus dialihkan dan diinvestasikan sebelum pengajuan surat permohonan pengampunan pajak.
  • Harta selain kas dan setara kas harus dialihkan melalui bank persepsi yang ditunjuk menkeu paling lambat 31 Desember 2016
  • Jangka waktu investasi minimal tiga tahun, dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN), Obligasi BUMN, atau investasi keuangan di bank yang ditunjuk Menkeu.
  • Investasi dalam bentuk lain, dilakukan di tahun kedua dan /atau tahun ketiga dalam bentuk :
    • Obligasi perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi OJK
    • Investasi infrastruktur lewat kerjasama pemerintah dengan badan usaha
    • Investasi sektor property
    • Investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah melalui peraturan menteri keuangan.

 

Sumber: pengampunanpajak.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Pengampunan pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: