Wajib Pajak di Kudus ‘Disandera’ Karena Tunggak Rp 200 Juta

Semarang -Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus serta Ditjen Pemasyarakatan Kemenkum HAM dan Kepolisian melakukan penyanderaan (gijzeling) terhadap penunggak pajak senilai Rp 200 juta di Kabupaten Kudus.

Kepala Kanwil DJP Jateng I, Dasto Ledyanto mengatakan tahun 2016 merupakan tahun penegakan hukum terhadap Wajib Pajak (WP) yang tidak atau belum memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh sebab itu, pihaknya melakukan penindakan terhadap pengusaha berinisial S (45) hari Rabu (27/4/2016) kemarin.

“Ini sebagai perwujudan kegiatan penegakan hukum terhadap wajib pajak,” kata Dasto dalam keterangan persnya, Kamis (28/4/2016).

Dasto menjelaskan, S merupakan Direktur Utama PT DTK, perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi yang terdaftar di KPP Pratama Kudus. Perusahaan itu menunggak pajak lebih dari Rp 200 juta hingga akhirnya dilakukan gijzeling.

“Proses penagihan aktif terhadap penunggak pajak S telah dilakukan sebelumnya dengan mengirimkan surat teguran, surat paksa, dan surat perintah penyitaan, hingga pencegahan terhadap penunggak pajak S. Akan tetapi S tidak bersikap kooperatif untuk melunasi hutang pajaknya sehingga dilakukan gijzeling,” terang Dasto.

Penyanderaan tersebut merupakan pengekangan sementara waktu terhadap penunggak pajak di tempat tertentu. Hal itu sesuai dengan surat izin penyanderaan dari Menteri Keuangan nomor: SR-329/MK.03/2016.

Setelah dilakukan penyanderaan, bila dalam waktu 24 jam ternyata S mampu langsung melunasi hutang pajaknya maka S bisa dilepaskan.

“Penunggak pajak yang disandera dapat dilepaskan apabila hutang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas, jangka waktu yang ditetapkan terpenuhi, dan berdasarkan putusan pengadilan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, atau berdasarkan pertimbangan menteri keuangan,” jelas Dasto.

Dalam tahun 2016 ini, telah diusulkan 4 Wajib Pajak yang akan dilakukan tindakan penyanderaan dengan total tunggakan sebesar Rp 2,5 miliar. Hingga saat ini, sudah 2 Wajib Pajak yang izin penyanderaannya sudah diterbitkan oleh Menteri Keuangan.

“DJP menghimbau agar WP yang masih mempunyai hutang agar segera melunasi hutang pajaknya,” tegas Dasto.

Sumber: detik.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: