Menkeu Sri Mulyani Diminta Tinjau Ulang Pemeriksaan Kartu Kredit

1ab07-sri-mulyani-saat-rapat-di-dpr

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2016 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan. Dalam aturan ini, pemerintah berhak melakukan pemeriksaan data kartu kartu kredit pada nasabah perbankan.

Hanya saja, saat ini penerapan kebijakan tersebut resmi ditunda. Pasalnya, pemerintah ingin fokus pada pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Artinya, kebijakan ini nantinya kembali akan dilaksanakan setelah kebijakan tax amnesty selesai diterapkan pada Maret 2017 mendatang.

Namun, kalangan pengusaha berharap kebijakan pemeriksaan kartu kredit resmi dihentikan oleh Kementerian Keuangan. Pasalnya, kebijakan ini berdampak pada penurunan konsumsi masyarakat. Harapan pun ditujukan kepada Sri Mulyani yang baru saja menjabat sebagai Menteri Keuangan.

“Dengan masuknya Bu Sri Mulyani ke jajaran pemerintahan kita harap kebijakan pemeriksaaan kartu kredit ini bisa dibatalkan. Karena selama ini kebijakan itu sangat merugikan pengusaha,” kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicolas Mandey kepada Okezone di Jakarta.

Kalangan pengusaha berharap, Sri Mulyani dapat kembali mengkaji ulang kebijakan ini. Pasalnya, apabila tetap dilanjutkan, maka dikhawatirkan akan memberikan efek multiplier bagi ekonomi Indonesia.

“Kalau tidak dihentikan ya kan akan menyebabkan masyarakat enggan belanja dengan kartu kredit. Dampaknya dunia usaha juga terpengaruh, terutama pengusaha ritel. Nah pada akhirnya kan juga berdampak pada perlambatan ekonomi. Nanti pertumbuhan ekonomi juga akan terpengaruh,” tutupnya.

Seperti diketahui, saat ini pemerintah telah mulai melaksanakan kebijakan pengampunan pajak. Pada program ini, pemerintah menargetkan penerimaan negara sebesar Rp165 triliun. Capaian target inilah yang menyebabkan pemerintah akhirnya memutuskan untuk menunda sementara kebijakan pemeriksaan kartu kredit.

Saat ini, program pengampunan pajak tersebut telah diikuti oleh 340 wajib pajak. Total tharta deklarasi yang dilaporkan ditambah dengan jumlah dana repatriasi adalah sebesar Rp3,76 triliun.

Sumber: http://www.pengampunanpajak.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Pengampunan pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: