BANGKAPOS.COM, BANGKA — Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ingin melaksanakan tax amnesty sebagaimana yang diperintahkan oleh Presiden.

Tax amnesty seharusnya tak perlu dilakukan oleh pemerintah apabila rasa kebangsaan dan nasionalisme yang dimiliki oleh masyarakat tinggi.

“Bila punya rasa kebangsaan nasionalisme yang tinggi, maka tidak mungkin dilakukan tax amnesty,’ ujar H Rustam Effendi gubernur Babel, Selasa (2/8/2016)

Dalam kesempatan acara HUT ke 40 PT Timah (persero) Tbk, Rustam mengemukakan ia mengacungkan jempol terhadap apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo yang berani menerobos mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty).

Dikatakan Rustam dengan adanya pengampunan pajak, maka uang yang ada di luar negeri itu dapat kembali ke indonesia akan dapat melakukan percepatan ekonomi provinsi kepulauan babel khususnya dan umumnya Negara Republik Indonesia.

Rustam mengajak masyarakat wajib pajak untuk mendukung program pemerintah dalam angka proses percepatan pembangunan infrastrujtur yang ada di Provinsi Kepulauan Babel.

Penulis: Agusrya

Editor: Hendra

Sumber: http://www.pengampunanpajak.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Pengampunan pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty