JAKARTA – Presiden Joko Widodo membahas mengenai penurunan biaya Pajak Pertambahan Nilai. Jokowi menyampaikannya saat melakukan sosialiasi pengampunan pajak atau tax amnesty di Semarang, Selasa (9/8/2016).

Menurut Jokowi, Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia terlalu tinggi ketimbang yang berlaku di luar negeri. “Kenapa kita harus 25 persen? Kita ini bersaing. Bisa lari ke sana semua,” kata Presiden, Selasa (9/8/2016).

Presiden mengatakan, Perubahan Undang-Undang tersebut kini tengah dikaji. Pajak Pertambahan Nilai misalnya, jika negara lain bisa lebih rendah, tentunya Indonesia harus bisa.

“Mungkin dari PPN 25 persen ke 20 persen dulu, baru ke 17 persen,” ujar Presiden.

Selain soal Pajak Pertambahan Nilai, Jokowi juga menyinggung soal perubahan Pajak

Penghasilan dan Ketentuan Umum dan Tara Cara Perpajakan.

Meski perubahan tiga Undang-Undang tersebut harus melalui proses pembahasan di DPR, Presiden meyakini bahwa para anggota DPR akan mendukung proses pembahasan itu.

Sumber: www.pengampunanpajak.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Pengampunan pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty