Memasuki semester kedua, perolehan realisasi pajak di Pemprov DKI Jakarta menurun. Penurunan itu terjadi jadi sektor penerimaan pajak Bahan Bakar Minyak (BBM).

Akibat merosotnya realisasi itu membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD P) DKI 2016 jadi berubah.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan, perubahan APBD P itu tersebut merupakan dampak penurunan konsumsi BBM di ibukota.

Kendati demikian, Djarot mengaku senang dengan penurunan pajak BBM tersebut.  Pasalnya, berkurang pajak BBM diterima Pemprov DKI Jakarta menunjukan bukti semakin banyak warga Jakarta menggunakan transportasi umum ketimbang kendaraan pribadi untuk beraktivitas.

“Yang turun itu dari bahan bakar minyak. Artinya apa? Konsumsi BBM kita itu turun. Apa artinya ini? Warga Jakarta lebih suka menggunakan transportasi umum,” ujar Djarot dilansir Indopos (Jawa Pos Group), Sabtu (8/10).

Seperti diketahui, nilai APBD Perubahan tahun anggaran 2016 Provinsi DKI Jakarta mencapai Rp 62,91 triliun. Nilai tersebut menurun sebesar Rp 4,25 triliun bila dibandingkan APBD tahun anggaran 2016 yang mencapai Rp 67,16 triliun.

Dia mengungkapkan, penurunan nilai APBD Perubahan tahun anggaran 2016 itu tidak perlu dibesar-besarkan. Sebab penurunan yang terjadi tidak akan mengganggu sejumlah program strategis.

Sumber : JAWAPOS

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Kategori:Berita Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty