Belanja Pemerintah Daerah Dibatasi

index

JAKARTA – Pemerintah pusat gemas dengan besarnya dana menganggur yang disimpan pemerintah daerah di perbankan. Dana transfer pemerintah pusat yang tidak termanfaatkan di daerah itu dinilai mengganggu pencapaian target-target pemerintah.

Karena itu, pemerintah merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 153/PMK.07/2016 tentang Batas Kumulatif Defisit Anggaran Pemerintah Daerah. Dalam beleid tersebut, batas maksimal defisit daerah adalah 0,1 persen dari proyeksi produk domestik bruto (PDB). Artinya, defisit belanja daerah menjadi lebih sempit jika dibandingkan dengan batas defisit 0,3 persen dalam aturan sebelumnya.

Dengan pengurangan defisit belanja daerah, pemerintah bisa leluasa menambah alokasi belanja pemerintah pusat. Sebab, target defisit di APBN 2017 adalah 2,41 persen dari total PDB. Selain itu, langkah memangkas defisit belanja daerah tersebut dinilai tepat untuk menyiasati lambatnya belanja daerah dalam dua tahun terakhir.

”Banyak dana pemda yang menumpuk di perbankan dan itu menyulitkan pengelolaan moneter. Lebih baik, dananya ditarik ke pusat daripada menjadi dana idle di daerah,” jelas Ekonom BCA David Sumual, kemarin.

Dengan menerbitkan aturan tersebut, dia menilai menteri keuangan berencana meningkatkan defisit pemerintah pusat. Alasannya, target defisit di level 2,41 persen pada tahun depan dinilai masih bisa diperlebar karena fundamental ekonomi domestik terus membaik.

”Kita masih tergolong cukup hati-hati daripada negara-negara lain yang jor-joran dengan besaran defisitnya. Indikator fiskal kita juga masih prudent. Jadi, tidak masalah jika defisit kita agak diperlebar dari target,” imbuh David.

Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai penetapan batas maksimal kumulatif APBD 2017 yang menjadi 0,1 persen merupakan bentuk kegemasan pemerintah dengan serapan belanja APBD yang kecil. Hingga Agustus, serapan belanja daerah kurang dari 50 persen.

”Serapan belanja pemda rendah karena pejabat yang bersangkutan takut kena kasus korupsi. Jadi, mereka cenderung memperlambat realisasi belanja daerah,” katanya, kemarin.

Dengan defisit APBD hanya 0,1 persen dan target defisit di APBN dapat melebihi 2,41 persen, terbuka ruang fiskal untuk mendorong proyek-proyek infrastruktur. ”Mungkin melalui program padat karya, proyek infrastruktur, atau sektor produktif lainnya,” ungkapnya.

Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menargetkan penerbitan surat berharga negara (SBN) gross pada tahun depan mencapai Rp596,8 triliun. Utang pemerintah tersebut bakal digunakan untuk menutup defisit Rp330,2 triliun atau 2,41 persen dari PDB. Target defisit itu lebih tinggi daripada proyeksi APBN-P 2016 sebesar 2,35 persen dari PDB.

Namun, jika dibandingkan dengan outlook defisit sampai akhir tahun yang diperkirakan melebar menjadi 2,7 persen, target defisit di APBN 2017 bisa lebih rendah. ”Kalau dibandingkan dengan outlook 2016, target defisit 2,41 persen terhadap PDB di 2017 lebih kecil,” ujarnya.

Sumber: RADARTEGAL

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Ekonomi

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: