KP3SKP: Animo Tinggi Sebab Dua Tahun Terakhir Uji Kompetensi Berhenti

Kepala Komite Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak Sumiarto Basuki mengatakan animo peserta ujian tak dapat diprediksi. Sebab, sudah hampir dua tak ada sertifikasi bagi konsultan pajak.

“Kita ketahui, sudah dua tahun tak ada ujian kompetensi serupa, Alhamdulillah kita diberi amanah oleh Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak buat mengadakan kembali sesuai dengan Peraturan Menteri yang Berlaku,” ujarnya kepada Netralnews.com di Kantornya, Rabu (7/12/2016).

Menurutnya, Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak merupakan turunan dari berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 294/KMK.04/1998 tanggal 28 Mei 1998 tentang Konsultan Pajak Indonesia sebagaimana telah diperbaharui dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 485/KMK.03/2003 tanggal 30 Oktober 2003.

“Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP) adalah ujian sertifikasi untuk jenjang profesi konsultan pajak. Sertifikat USKP menjadi prasyarat untuk mendapat ijin praktek sebagai konsultan pajak. Ujian sertifikasi ini pada mulanya diselenggarakan oleh Konsorsium Pengembangan Konsultan Pajak Indonesia, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut: BPPK (Pusdiklat Perpajakan) dan Dirjen Pajak sebagai unsur Pemerintah, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) sebagai unsur Profesi, UI (FISIP) sebagai unsur lembaga pendidikan tinggi negeri, serta Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia (STPI) sebagai unsur lembaga pendidikan tinggi swasta,” tuturnya.

Namun semenjak tahun 2004 wewenang penyelenggaraannya diserahkan kepada Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) sebagai organisasi profesi yang menaungi kegiatan para konsultan pajak di Indonesia.

“Yah, Kenapa membludak, karena sempat berhenti dua tahun Uji Kompetensi serupa,” katanya.

Sebagai pelaksana teknis demi menjaga independensi dan profesionalitas maka Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) membentuk Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BP USKP).

BP USKP dibentuk berdasarkan Keputusan Pengurus Pusat IKPI: No. 002/SK-PP.IKPI/I/2005 tanggal 19 Januari 2005 tentang Badan Penyelanggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BP USKP).

Kemudian pembentukan BP USKP ini dipertegas dengan keputusan Kongres Nasional VIII IKPI (di Brastagi) No. 11/Kongres/IKPI/2005 tanggal 12 April 2005 tentang Penegasan Pembentukan Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak.

Keputusan Kongres Nasional IX IKPI, di Batam. Terakhir Keputusan Pengurus Pusat IKPI No. KEP-007/PP.IKPI/X/2012, tanggal 7 Nopember 2012, para anggotanya melibatkan unsur-unsur: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (Praktisi), Pusdiklat Perpajakan dan Lembaga Pendidikan (Akademisi), dan Direktorat Jenderal Pajak (Fiskus).

Para anggota BP USKP secara periodik akan dilakukan perubahan untuk tetap menjaga kesegaran kinerjanya.

Sumber: NETRALNEWS

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: