Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Angin Prayitno, menjelaskan saat ini pihaknya tengah mengejar perusahaan tambang penunggak pajak asal Selandia Baru. Perusahaan berstatus Badan Usaha Tetap (BUT) ini memiliki utang pajak hingga Rp 13,9 miliar.

“Inisial AJT, asal New Zealand, ada Rp 13,9 miliar total tagihan,” tutur Angin Prayitno di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat (30/12).

Dirinya memastikan sampai saat ini pemilik perusahaan tambang tersebut masih berada di Indonesia. “Jika tidak juga dilakukan pembayaran, kita terpaksa akan kita ambil (sandera) dan sekarang ini sedang proses pengumpulan data. Dan mudah-mudahan dalam 1 hingga 2 hari harus nongol,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produktif Kementerian Hukum dan HAM, Ilham Jaya, mengungkapkan terdapat penunggak pajak yang depresi saat dilakukan penangkapan oleh DJP.

“Iya saat penangkapan depresi, tapi kita sudah tangani dengan dokter kita sekarang sudah lebih baik,” tutur Ilham.

Sumber: MERDEKA

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty