Tak Kunjung Lapor, Sabar Sebulan Lagi

a5622-kasus-pajak-google

Belum ada kesepakatan besaran pajak yang harus dibayar google.

Direktorat Jendral Pajak (Ditjen Pajak) kian gencar mengejar pajak dari penyedia layanan over the top (OTT) Google. Menjelang akhir tutup tahun 2016, Ditjen Pajak seakan mengultimatum Google untuk menyerahkan data-data  keuangannya dalam jangka waktu sebulan.

Jika permintaan itu tidak dipenuhi ? “ Kami ada alasan untuk meningkatkan ke penyi dikan,” tutur Kepala Kantor Wilayah Pajak DKI Jakarta Khusus Muhamad Hanif pada Ghina Ghaliya Quddus  dari KONTAN .

Sekedar mengingatkan, sebelum memasuki tahap penyidikan, pemerintah sebetulnya sempat membuka pintu berunding dengan raksasa teknologi informasi itu. Namun perundingan itu hingga kini tidak mencapai kata sepakat.

Pemerintah sempat menawarkan ke Google mekanisme pelunasan berupa utang pajak plus denda sebesar  150%. Namun perundingan itu belum berujung, Karena Google masih alot menawar settlement dalam nilai yang lebih kecil daripada angka yang diminta Pemerintah Indonesia.

Memang, seberapa besar nilai penyelesaian yang diminta Indonesia ? “ Kalau angka settlement itu kami belum boleh sampaikan ke publik,“ ujar Hestu Yoga Saksama, Direktur Pelayanan dan Penyuluhan (P2) Humas Ditjen Pajak.

Ditjen Pajak hanya mengklain settlement yang diminta untuk dilunasi Google masih jauh dibawah potensi pajak terutang perusahaan yang berbasis di Mountain View, California, Amerika Serikat itu .

Kini, pemerintah pun meminta  Google untuk menyerahkan data-data keuangannya. Data-data itu itu dinilai perlu agar kedua pihak bisa berunding dengan arah yang lebih jelas. Dengan berdasarkan fakta, basis penghasilan yang diterima Google dari Indonesia, dan pwmbukua dari aliran uang yang datang dari Indonesia.

Cuma, permintaan atas data itu pun belum dipenihu Google. “Sampai akhir tahun 2016 Google belum merespon dengan baik apa yang dikehendaki Ditjen Pajak. Ya, mudah –mudahan di awal tahun ini Google akan kooperatif,” ujar Hestu.

Adanya perbedaan dalam hitung-hitungan settlement bermuara pada perbedaan persepsi tentang status. Google mengaanggap dirinya bukan Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. Namun Bambang Brodjonegoro, kala masih menjabat sebagai menteri keuangan menyatakan perusahaaan OTT ini termasuk kategori BUT. Dengan status BUT, Google wajib membayar pajak penghasilan dengan tarif sama dengan tarif wajib pajak badan, yaitu 25%. Sebagai BUT Google juga terpapar dengan kewajiban pajak yang lain, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Ditjen Pajak berharap Google masih mau membuka bukunya . “Settlement, kan, berdasarkan fakta pembukan dan data.

Bila Google mau sama-sama membuka data maka tak perlu ada sanksi yang berat.

Nah, Pak Hanif dari Kanwil Khusus sudah memiliki data-data. Google harusnya kooperatif membuka data hingga bisa dicek kebenarannya. Bisa diverivikasi ,” jelas Hestu

Kendati mengaku sudah memiliki data-data keuangan Google, Ditjen Pajak tetap meminta wjib pajak, dalam hal ini Google, untuk terbuka.  Alasannya? “Bisa saja data wajib pajak atau data kantor pajak ada yang tidak benar atau kurang tepat ,” tutur dia.

Ketidakakuratan data, menurut Hestu, jamak terjadi dalam pemeriksaan . Yang jelas, Ditjen Pajak masih menanti Google kooperatif dalam membuka datanya hingga basis perpajakannya dan basis penghasilannnya dapat diverifikasi. “Sehingga tidak perlu dibawa ke level yang yang lebih lanjut yang sanksinya akan sangat berat” imbuhnya. Dalam tax settlement yang ditawarkan di Google, pemerintah memang menawarkan sanksi yang lebih fleksibel.

Tax settlement sendiri merupakan jalan tengah agar Google mau melunak. Bila Google tak jua menggubris , penyelidikan bukti permulaan bakal dilakukan pihak kantor pajak. “ Untuk prose situ saya serahkan ke Kantor Wilayah Khusus yang secara operasional menangani ini,” kata Hestu.

Persiapan pengganti

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo mengungkapkan, negosiasi merupakan jalan terbaik bagi Indonesia  dalam menagih pajak Google. Tax settlement juga tak menabrak aturan karena didasarkan atas kesepakatan yang memiliki dasar hukumnya dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan.

Namun mekanisme itu juga sangat mungkin diwarnai perdebatan tentang nilai pajak yang terutang. Karena itu, “Kedua data yang berbeda jumlah itu sudah selayaknya dibuka di satu meja yang sama agar semua clear,” tutur dia.

Mengingat raksasa OTT yang mendulang rezeki di Indonesia tak hanya Google, Yustinus pun menyarankan pemerintah melahirkan aturan berbentuk undang-undang yang khusus mengatur pajak OTT.  “ Kelak  ketika standar internasional berubah , kita juga harus menyesuaikan diri,” tutur dia.

Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang berhasrat menagih pajak lebih besar dari pada penyedia layanan OTT, terutama Google.  Namun melihat pengalaman  negara lain, upaya itu memang tidak selalu membuahkan hasil.

Lalu, bagaimana Google juga bersikeras menawar settlement  yang diajukan pemerintah ? Direktur ICT Institute Heru Sutadi  menyarankan, pemerintah bersikap tegas ke Google. Alasannya, pajak di negara itu barang wajib. “ Jika mereka tak mau kooperatif dan tak mau membayar sesuai hitungan Ditjen Pajak ya ditutup saja,” tutur Heru.

Nah, skenario ini jelas perlu perencanaan yang matang mengingat layanan Google sangat populer disini. Pemerintah perlu menyiapkan aplikasi pengganti sebelum memblokir Google.

Heru optimis seluruh layanan Google bisa direplikasi. “Hanya soal waktu kapan dihadirkan. Jadi perlu prioritas apa saja prioritas yang harus segera dihadirkan, seperti e-mail,” tutur dia.

Sumber: Tabloid Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Iklan


Kategori:Pemeriksaan Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: