Kado Awal Tahun Jokowi untuk Perusahaan Kecil Berorientasi Ekspor

a0538-tax2bamnesti

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menerbitkan aturan terkait Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), untuk industri kecil dan menengah (IKM). Pelaku industri akan mendapatkan pembebasan bea masuk dan pajak pertambahan nilai (PPN) atas barang yang diimpor.

Adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 177/PMK.04/2016 tentang pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak pertambahan nilai (PPN) atau pajak pertambahan nilai dan pajak atas barang mewah atas impor barang dan atau bahan, dan atau mesin yang dilakukan oleh industri kecil dan menengah tujuan ekspor. Aturan ini diberlakukan 20 Januari 2017.

Demikian disampaikan Kepala Subdirektorat Fasilitas Impor Tujuan Ekspor Bea Cukai, Yamiral Azis Santoso, kepada detikFinance di Kantor Pusat Ditjen Bea Cukai, Jakarta, Senin (9/1/2016).

“Dari sisi fiskal, produk hasil jadi yang dihasilkan oleh IKM tersebut mendapatkan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PPN,” ujarnya.

Yamiral menuturkan, fasilitas dari sisi prosedural dari Ditjen Bea Cukai adalah IKM tidak perlu menaruh jaminan apa pun.

“IKM tidak perlu menaruh jaminan dan diberikan modul pencatatan barang impor dan diberikan akses kepabeanan, dan dia diberikan dalam hal memerlukan mesin produksi boleh impor mesin dan lebih mudah mendapatkan fasilitas bea masuk dan bebas PPN,” paparnya.

Ukuran IKM mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM dan Peraturan Kementerian Perindustrian Nomor 11 tahun 2014 terkait hal yang sama. Acuan ini dibutuhkan agar fasilitas menjadi tepat sasaran.

“Disebutnya indikatornya adalah jumlah investasi dan omzet penjualan,” ungkap Yamiral.

Untuk kelompok industri kecil, maka investasinya adalah Rp 50 juta-Rp 500 juta, dengan omzet penjualan Rp 300 juta-Rp 2,5 miliar. Sedangkan industri menengah, nilai investasinya Rp 500 juta-Rp 10 miliar dengan omzet Rp 2,5 miliar-Rp 5 miliar.

“Ada setidaknya 165 ribu IKM yang tercatat di Indonesia,” tukasnya.

Yamiral menambahkan, kebijakan ini sudah disosialisasikan sejak tahun lalu. Beberapa kota disambangi, seperti Padang, Palembang, Manado, Jakarta, Solo, Semarang, Pekalongan, Surabaya, Bali, dan Mataram.

“Kita juga kerja sama dengan dinas dan asosiasi. Sambil jalan. Karena memang IKM bukan stakeholder kami, dengan adanya kami jadi baru, agak susah juga. Tapi sejauh ini respons di lapangan cukup bagus,” tegas Yamiral.

Sumber: detik.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: