JAKARTA. pemerintah berharap aturan pajak e-commerce tuntas sebelum akhir semester 2017. Dirjen perdagangan dalam negri kementrian perdagangan (Kemdag) Oke Nurwan bilang, nantinya tidak hanya perusahaan pemilik platfrom e-commerce yang akan kena pajak, namun semua pelaku yang terlibat dalam kegiatan bisnis digital.

Oke masih belum bisa mengatakan detail aturan  itu, sebab kemendag masih menggodok aturan perpajakan tersebut bersama kementrian keuangan (kemkeu). “belum sampai detail, masih di tataran payung hukum. kemkeu ingin memasukan pasal pengaturan pajak e-commerce, “ujar Oke kepada KONTAN, minggu (29/1)

aturan pajak ini merupakan bagian dari peta jalanan e-commerce di paket kebijakan ekonomi jilid XIV. peta jalan tersebut berisi penyimpanan skema bantuan perdana berupa hibah atau subsidi bagi para pelaku  para pelaku usaha ekonomi digital pemula (startup) dan sejema penyederhanaan perpajakan bagi para pelaku ekonomi digital.

mentri koordinator perekonomian darmin nasution mengatakan akan ada pengurangan pajak bagi investor lokal yang berinvestasi di startup. juga penyederhanaan mekanisme dan izin perpajakan bagi startup e-commerce yang nilai omzetnya di bawag Rp 4,8 miliar per tahun.

Penulis : ghina ghaliya quddus

Sumber: Harian Kontan, senin 30 januari 2017

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty