KEMENTERIAN Pertanian tengah mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang hanya mengabulkan sebagian uji materi Pasal 36 E ayat 1 Undang-Undang (UU) No 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Rencananya, putusan itu sekaligus mengevaluasi sistem impor daging yang berlaku saat ini.

Sebab, dalam putusannya, MK menyatakan bahwa impor daging sapi atau kerbau lewat sistem zonasi (zona based) hanya diperbolehkan dalam kondisi darurat. “Pada prinsipnya, kami harus tunduk pada putusan MK. Saya akan kaji dulu secara keseluruhan dengan tim ahli, “ ujar Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kemtan I Ketut Diarmita pada KONTAN, Rabu (8/2).

Ia bilang, Kemtan akan memperjelas definisi maksud kondisi tertentu dalam keadaan darurat yang memungkinkan untuk bisa impor daging sapi berbasis zonasi.

Asal tahu saja, pemerintah telah membuat aturan dari pasal 36E ayat 1 ini lewat Peraturan Pemerintah (PP) No 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Hewan Ternak atau Produk Hewan dalam hal tertentu dengan sistem zonasi. Pada pasal 5 beleid ini disebutkan, pemasukan daging bisa dilakukan dengan pertimbangan bencana, krisis pasokan, dan harga sedang tinggi.

Sumber : Kontan, Kamis 9 Feb 2017

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Ekonomi

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty