Asosiasi Pengusaha Pelayaran Nasional Indonesia (Indonesian National Shipowners Associa­tion/INSA) meminta pemerintah segera menjalankan program beyond cabotage atau kegiatan angkutan ekspor impor yang memprioritaskan penggunaan kapal berbendera merah putih. Saat ini, 95 persen transportasi ekspor dan impor masih tetap dikuasai kapal asing.

Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto mengatakan, penggu­naan kapal nasional berbendera merah putih oleh perusahaan pelayaran telah terpenuhi den­gan baik. “Namun, kita masih memiliki pekerjaan rumah yang besar untuk menjadikan Indone­sia sebagai poros maritim dunia atau beyond cabotage,” ujarnya di Makasar, kemarin.

Ia mengatakan, beyond cabo­tage akan membuat para pen­gusaha pelayaran dapat bersa­ing di kancah angkutan laut internasional terutama angkutan komoditas ekspor dan Impor. “Beyond cabotage mendesak untuk segera dilakukan,” te­gasnya.

Menurut dia, kebijakan mon­eter dan fiskal masih belum meningkatkan daya saing pe­layaran nasional. Sebab, kebi­jakan beyond cabotage belum dijalankan pemerintah. Karena itu, dia mengaku, tidak heran jika transportasi ekspor dan impor masih tetap dikuasai kapal asing.

Dia mengusulkan, adanya insentif bagi pemilik barang yang menggunakan kapal na­sional untuk perdagangan luar negeri. “Upaya-upaya yang di­lakukan harus terus didukung, sehingga program beyond cabotage dapat segera tereal­isasi,” tuturnya.

Menurut dia, industri pela­yaran Indonesia perlu belajar bagaimana negara lain memper­lakukan industri pelayarannya. Beberapa hal yang perlu dipela­jari antara lain kebijakan fiskal dan moneter di industri ini.

Carmelita juga mengajak, seluruh pemangku kepentingan industri pelayaran mendeteksi sejumlah permasalahan dan mencarikan solusi terbaik untuk menjawab tantangan industri pelayaran mendatang. “Kita akan bangga melihat kapal-kapal berbendera merah putih berkibar dengan gagahnya di Eropa, Amerika, dan negara besar lainnya,” ujar dia.

Dilakukan Bertahap

Menko Maritim Luhut B. Pan­djaitan mengatakan, program beyond cabotage akan dilakukan secara bertahap. Menurutnya, hal itu pemting agar membuat industri maritim Indonesia kom­petitif dengan negara lain.

“Untuk itu, masih banyak masalah yang perlu diselesaikan, antara lain masalah konektivitas antardaerah. Dalam pengem­bangan maritim tersebut, kerja sama serta integrasi antara ber­bagai sektor harus dilakukan,” ujarnya.

Menurutnya, masalah pada sektor-sektor pendukung seperti perizinan, tanah, dan lain-lain juga perlu ditangani secara terbuka. “Hal ini dapat dilaku­kan bila masing-masing sektor menghilangkan ego dan bekerja untuk kepentingan negara,” tu­tur dia.

Sumber: Rmol.co

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty