JAKARTA. Pemerintah mendorong perusahaan dan pekerja segera menerapkan struktur dan skala upah sesuai dengan mandat Peraturan Pemerintah (PP) No 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

Dalam beleid tersebut, penerapan struktur dan skala upah harus sudah ditetapkan maksimal dua tahun sejak penerbitan PP tentang Pengupahan dan skala upah harus sudah ditetapkan paling lambat Oktober 2017.

Kepala Sub Direktorat Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan, Bondet Yudaswarin mengatakan, dengan diterapkannya struktur skala upah akan membuka ruang bagi pekerja dan pengusaha untuk melakukan negosiasi.

Struk skala upah ini berlaku bagi pekerja dengan masa kerja di atas satu tahun. “Selain upah minimum provinsi, pengaturan upah di atas UMP juga diperlukan sebagai jarring pengaman pekerja,” kata Bondet, Senin (20/2). Struktur skala upah ini ditentukan berdasarkan kesepakatan dari perusahaan dan pekerja melalui dialog dengan mempertimbangkan golongan, jabatan, masa kerja , pendidikan dan kompetensi.

Sumber: Harian Kontan, Selasa, 21 Febuari 2017

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Ekonomi

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty