JAKARTA. Peran swasta dalam pembangunan ekonomi Tanah Air semakin terjepit. Pasalnya, peran swasta secara lambat pasti tergantikan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Perusahaan BUMN kini tak hanya mengambil peran dalam membangun sektor ekonomi yang kurang menguntungkan, tapi juga ke sektor bisnis menguntungkan yang selama ini menjadi ladang bisnis perusahaan swasta.

Pengamat ekonomi Faisal Basri mengatakan, kondisi ini menunjukkan bahwa ada kesalahan dalam menata BUMN. “BUMN semakin ngaco. mereka berbondong-bndong bangun hotel. padahal hotel sudah bisa dibangun oleh swasta,” katanya, Selasa (7/3).

Ambil contoh, PT PP Properti Tbk (PPRO). setelah memiliki tiga hotel, perusahaan ini berencana membangun tiga hotel anyar pada tahun ini, yakni Hotel Park di Lombok, Surabaya, dan Labuan Bajo. Lalu ada PT Timah Karya Persada Properti, anak usaha PT Timah Tbk (TINS) yang juga akan memanfaatkan lahan induk perusahaan untuk bisnis properti.

Menurut Faisal, seharusnya BUMN fokus ke sektor yang sulit dimasuki oleh swasta. “Kan core bisnisnya infrastruktur, mengapa mereka bangun hotel? Dan dibiarkan oleh Menteri BUMN-nya. Ironisnya BUMN-BUMNitu dapat PMN dari negara,” jelasnya Selasa (7/3).

Menurut Faisal sebetulnya ekonomi bisa didorong dari swasta, korporasi, dan pemerintah. namun, di dalam berbagai aspek, ia mengingatkan bahwa tugas negara adalah memajukan dunia usaha tanpa membedakan kepemilikan. “BUMN itu kalau procurement harus sesama BUMN.

Ini salah. lalu sinergi BUMN. contohnta tol dalam kota yang dulu hanya bisa e-toll Mandiri. Sekarang dibolehkan bank-bank pemerintah lainnya tapi swasta tidak. ini ngaco benar,” jelasnya.

Idealnya, kata Faisal BUMN ada untuk menjadi pionir di industri strategis. selain itu, Faisal bilang pemerintah seharusnya tak perlu mengharapkan laba BUMN sebagai sumber pendapatan negara. Sebab, selama ini kontribusinya justru negatif.

Maklum, penyertaan modal negara ke BUMN jumlahnya lebih besar ketimbang laba yang disetor ke pemerintah. “Laba BUMN cuma 2,2% dari total pendapatan negara. Jadi BUMN jangan jadi ujung tombak pendapatan negara. jangan diharapkan mereka menyumbang ke APBN, tapi jadi stimulasi bagi swasta untuk berkembang lagi,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution bilang, pemerintah tak menutup mata soal makin tingginya peran BUMN dalam ekonomi. Tapi, kata dia pemerintah sudah memberi peran cukup besar ke swasta di lini proyek yang menguntungkan. “Kalau ada pekerjaan yang menggunakan APBN dan menguntungkan, pada prinsipnya pemerintah akan membuka kesempatan bagi swasta.

Sumber: Harian Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Ekonomi, Tak Berkategori

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty