JAKARTA. Rencana pemisahan Ditjen Pajak dari Kementerian Keuangan terus bergulir. Rencana ini tergantung hasil revisi Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang telah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2017.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, persoalannya bukan di mana posisi Ditjen Pajak. “Kami ingin membangun institusi pajak yang kredibel dan akuntabel, punya kompetensi , integritas, sehingga dimanapun ditempatkan bisa berfungsi,” katanya, Senin (3/4).

Menurut Sri, Ditjen Pajak tidak bisa berdiri sendiri karena menjadi bagian dari keseluruhan kebijakan fiskal pemerintah. “Karena kalau tidak, dia akan memiliki kebijakan sendiri yang tidak sinkron,” katanya. Rencana pemisahan ini, menurutnya, sudah berproses dan pemerintah akan membahasnya dengan DPR.

Dirjen Pajak Ken Dwijugestiadi juga menilai perpajakan merupakan bagian kebijakan fiskal pemerintah melalui Kemkeu. “Pajak adalah bagian dari fiskal juga, tentunya mesti ada koordinasinya ada undang-undangnya,” katanya. Dalam revisi UU KUP disebutkan ketentuan mengenai pendirian Badan Penerimaan Perpajakan (BPP).

Sumber: Harian Kontan, Selasa, 4 April 2017

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Pemeriksaan Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty