Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah meluncurkan platform kartu Indonesia satu atau Kartin1. Nantinya, kartu ini mempunyai beragam fungsi mulai dari pembayaran hingga tanda pengenal elektronik.

Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi DJP, Iwan Guniardi mengatakan yang sudah berminat untuk bergabung dengan Kartin1 yakni BPJS Ketenagakerjaan, Badan Penerimaan Pajak Daerah Jawa Barat.

“DKI Jakarta kemarin mau tapi menunggu dari gubernur terpilih,” katanya saat Media Gathering Pajak di Tanjung Pandan, Belitung, Senin (17/4) malam.

Nantinya, Kartin1 akan terintegrasi di sektor Perbankan. Tapi, sampai saat ini implementasinya masih menunggu izin dari Bank Indonesia.

“Kalau BI nanti mengizinkan kartu ini diinject di kartu perbankan lebih enak lagi, jadi nanti Kartin1 juga bisa melakukan pembayaran,” jelasnya.

Lebih lanjut, Iwan menambahkan saat ini dua bank BUMN sudah menyatakan siap untuk mengintegrasikan sistem tersebut dengan kartu produk perbankan. “Bank Mandiri dan BNI sudah menyatakan minatnya dan mengajukan ke BI, BI sedang melakukan kajian,” pungkasnya.

Sumber: Merdeka.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty