Sekjen Gabungan Pengusaha Kepala Sawit Indonesia (Gapki) Togar Sitanggang mengatakan, KPK seharusnya melihat per­masalahan ini lebih menyelu­ruh. Lembagai antirasuah itu diminta untuk melihat juga jumlah setoran yang dikeluar­kan oleh perusahaan sawit yang dituduhkan.

“Isunya pungutan hanya dinikmati oleh tiga perusahaan. Tapi mereka kan disisi lain kan juga bayar pungutan yang cu­kup besar,” ujarnya di Jakarta, kemarin.

Dia menjelaskan, kebijakan dana sawit terbentuk karena adanya program biodiesel. Jika dulu tidak ada kebijakan biodie­sel, tidak perlu ada pungutannya 50 dolar AS, cukup 10 dolar AS saja untuk replanting (perema­jaan perkebunan).

Ia mengatakan, kebijakan mandatori sempat terhenti dan tak berjalan karena adanya selisih harga yang cukup jauh dengan bahan bakar minyak (BBM). Hal itu membuat pen­gusaha enggan meneruskan kontraknya dengan PT Per­tamina. “Pungutan itu justru dibentuk karena ingin mencip­takan permintaan CPO (crude palm oil) lewat biodiesel dan akhirnya menstabilkan harga,” tambah Togar.

Direktur Utama BPDP Dono Boestami juga membantah dana sawit hanya dinikmati oleh pe­rusahaan besar. “Katanya hanya untuk tiga perusahaan besar itu tidak benar,” ujarnya.

Ia mengemukakan, masalah sawit sangat kompleks. Karena itu, Dono meminta, KPK meli­hat masalah ini secara menyelu­ruh “Jadi, kita tidak bisa melihat sepotong-sepotong, mesti dilihat secara menyeluruh,” ujarnya.

Ketika ditanya tentang lang­kah untuk cegah korupsi di da­lam pengelolan dana desa, Dono mengatakan, semua kebijakan telah diatur Komite Pengarah. “Saya sih enggak terlalu ini ya, jangan melebar ke mana-mana, yang penting itu kita melihat industri sawit ini sangat penting untuk Indonesia,” ujarnya.

Kepala Dewan Pengawas BPDP Rusman Heriawan men­gatakan, akan menjadikan ka­jian KPK soal pengelolaan sawit yang rawan di korupsi sebagai masukan. “Kami jadi­kan sebagai masukan, sebagai peringatan, pengawasan harus lebih baik lagi, tapi kalau ka­susnya (korupsi) enggak ada,” ujarnya.

Bekas Wakil Menteri Perta­nian ini tidak melihat kerawanan korupsi seperti yang disebut­kan KPK. Namun, dia menilai, wajar kajian tersebut lantaran KPK melihat besarnya dana ke biodiesel. “Tapi itu kan baru berpotensi, KPK juga enggak salah, karena melihat besaran itu kan, tetapi kami menerimanya sebagai masukan,” ujarnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menga­takan, pengelolaan komoditas kelapa sawit masih banyak men­imbulkan masalah. Lemahnya mekanisme perizinan, penga­wasan, dan pengendalian, kata dia, membuat sektor tersebut rawan korupsi.

Dalam kajian pada 2016, KPK menemukan belum ada desain tata kelola usaha perke­bunan dan industri kelapa sawit yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Kondisi itu, ujar dia, tidak memenuhi prinsip keberlanju­tan pembangunan. “Sehingga rawan terhadap persoalan tata kelola yang berpotensi adanya praktek tindak pidana korupsi,” kata Febri.

Dari sisi hulu, menurut Febri, sistem pengendalian dalam perizinan perkebunan kelapa sawit belum akuntabel untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha. Febri berujar kementerian dan lembaga terkait juga belum berkoordinasi dalam penerbitan perizinan tata ruang. KPK me­nemukan tumpang tindih izin seluar 4,69 juta hektare.

Sementara di hilir, pengen­dalian pungutan ekspor ke­lapa sawit belum efektif karena sistem verifikasi belum ber­jalan baik. KPK menemukan penggunaan dana kelapa sawit habis untuk subsidi biofuel. Ia mengungkapkan, ada tiga grup usaha perkebunan mendapat 81,7 persen dari Rp 3,25 triliun alokasi dana subsidi. “Parahnya, subsidi ini salah sasaran,” kata Febri.

Febri menuturkan subsidi seharusnya disalurkan untuk penanaman kembali, peningka­tan sumber daya manusia, dan peningkatan sarana dan prasa­rana. Subsidi juga ditujukan untuk promosi dan advokasi serta riset.

Febri juga menambahkan, pungutan pajak sektor kelapa sawit tidak optimal dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Akibatnya, terdapat kurang bayar pungutan sebesar Rp 2,1 miliar dan lebih bayar Rp 10,5 miliar.

Sumber: Rmol.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Ekonomi

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty