REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG — Ketua Tim Kunker Komisi/Wakil Ketua Komisi XI DPR, Achmad Hafizs Tohir, memimpin kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Sumatera Selatan didampingi 12 anggota Dewan pada Jum’at (5/5). Tim langsung meninjau Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.

“Sebagaimana kita ketahui penerimaan pajak masih menjadi tulang punggung negara dalam APBN pada tahun 2017 dengan jumlah penerimaan 86,1% dari total pendapatan negara 2017 atau sebesar 1.498,8 Triliun. Selain itu, pajak penghasilan yang ditargetkan 116 triliun, pajak pertambahan nilai 76 Triliun, dan PPH Migas ditargetkan mencapai 11,7 Triliun,” kata Hafizs dalam pengantarnya.

Dalam kesempatan ini, Hafizs berharap pihaknya bisa mendapatkan data dan informasi terkait dengan target yang telah ditetapkan dalam APBN 2017. Selain itu dapat disampaikan realisasi penerimaan bea dan cukai serta penerimaan pajak serta upaya-upaya dalam mencapai target dan kendala-kendala yang dihadapi.

Dirjen Pajak, Ken Dwijugiasteadi, mengatakan kunjungan Komisi XI DPR merupakan salah satu kerja sama yang baik. Ia berharap nanti setiap ada kesulitan akan dibantu oleh anggota Dewan dari Komisi XI.

Terkait penerimaan pajak Sumatra Selatan, katanya, tahun lalu mencapai 100,28%. Tahun ini di targetkan 13,3 Triliun.

Penerimaan Negara, katanya, dari tiga yakni dari DJP dan DJBC serta penerimaan bukan pajak. “Jadi, nanti kalau kita lihat text rasio terhitung dari pajak–pajak yang lain bisa seperti halnya negara lain,” katanya.

Target dan pencapaian tiga tahun terakhir pada  tahun 2016, bea masuk 106% sedangkan bea keluar ada 122%. Cukai ada 71%, total untuk Sumatra Selatan 107%.

Di luar kepabeanan dan cukai, pihaknya juga memungut pajak dalam rangka impor dimana tahun 2016 PPh totalnya 3,5 Triliun. Sedangkan 2017 sampai triwulan pertama bulan Maret mencapai 35%, bea keluar 242%, dan cukai baru 0,69%.

“Mungkin dalam waktu dekat kami akan mengajukan revisi. Untuk impor 66%, itu propan hutan, kemudian 19% gula, mesin/sparepart 7%, sapi 4%, dan komoditas lain sekitar 4%,” kata Kakanwil DJP Sumsel dan Kep. Bangka Belitung, Rendi

Tim Kunker Komisi XI DPR diterima oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, Joko Iman Santoso; Dirjen Pajak, Ken Dwijugiasteadi; Kepala Kantor Wilayah DJP Sumsel dan Kep. Bangka Belitung, M. Ismiransyah Zain; serta jajaran di ruang pertemuan Kantor Pelayanan Pajak.

Sumber: Republika.co.id

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty