Pemerintah Terbitkan Aturan Pajak PSC Gross Split Bulan Ini

Jakarta. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengaku telah merampungkan rancangan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur masalah fiskal di dalam kontrak bagi hasil produksi (Production Sharing Contract/PSC) Gross Split. Aturan tersebut pun diharapkan dapat terbit pada akhir bulan ini.

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar menuturkan, penyusunan PP ini merupakan masukan utama dari pelaku usaha di sektor migas. Pelaku usaha meminta ketegasan mengenai fasilitas fiskal di era PSC Gross Split mengingat biaya operasional kini ditanggung sendiri oleh kontraktor.

“Sejak beberapa minggu lalu, kami mendengar masukan ini dan sekarang kami sedang menyusun PP baru. Untuk itu, kami kerja sama dengan Kementerian Keuangan dan semua pihak, agar PP-nya keluar secepat mungkin. Minggu depan akan ada hearing untuk membahas ini, saya berharap bulan ini (PP) bisa keluar,” kata Arcandra di Kementerian ESDM, Jumat (7/7).

Menurut Arcandra, isi kebijakan perpajakan sektor hulu migas ini hampir sama dengan PP Nomor 27 tahun 2017 sebagai pengganti PP Nomor 79 Tahun 2010. Dengan demikian, beberapa insentif pajak di dalam PSC Gross Split yang akan diberikan nantinya akan sama dengan pasal 26A beleid tersebut.

Sesuai pasal itu, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) diberikan fasiitas seperti pembebasan bea masuk atas impor barang dalam rangka operasi perminyakan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) bagi barang yang digunakan untuk operasi perminyakan. KKKS tidak dipungut Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 atas impor barang yang memperoleh fasilitas bea masuk dan memperoleh pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 100 persen pada masa eksplorasi.

“PP baru ini yang kira-kira treatment-nya sama dengan PP 79 tahun 2010 dan ini sedang ditunggu-tunggu para KKKS,” papar Arcandra.

Menurutnya, aturan itu diperlukan agar investor bisa menilai daya tarik 15 Wilayah Kerja (WK) migas yang dilelang tahun ini. Apalagi, sebagian besar calon investor migas kerap menanyakan aturan perpajakan di dalam PSC Gross Split.

Rencananya, pemerintah akan melelang 15 Wilayah Kerja (WK) migas pada tahun ini. Lelang tersebut terdiri dari 10 WK konvensional dan lima WK non-konvensional.

Adapun 10 WK konvensional itu terdiri dari dari Andaman I, Andaman II, South Tuna, Merak-Lampung, Pekawai, West Yamdena, Kasuri III, Tongkol, East Tanimbar dan Mamberamo. Sementara itu, lima WK non-konvensional terdiri dari Jambi I, Jambi II, West Air Komering, Bungamas, dan Raja.

“Ketika di dalam promosi lelang WK, investor bertanya apakah ada aturan yang menghambat? Kami mendengar itu, dan mereka bertanya apakah perpajakan sama dengan PP yang sudah ada,” pungkasnya.

Sumber: cnnindonesia.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Pemeriksaan Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: