Beranda › Berita Ekonomi › Kebijakan Pemerintah Jangan Menekan Daya Beli Masyarakat

Kebijakan Pemerintah Jangan Menekan Daya Beli Masyarakat

By on • ( 0 )

Jakarta. Pemerintah saat ini tengah mengajukan Rancangan Anggaran Pemerintah Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2017. Target pendapatan turun dua persen dari Rp1.750 triliun pada APBN 2017 menjadi Rp1.714 triliun pada APBN-P 2017. Ini disebabkan adanya penurunan target penerimaan pajak yang menyumbang 85 persen dari total penerimaan negara, dari Rp1.498 triliun menjadi Rp1.450 triliun.

Di sisi lain pagu belanja negara ditargetkan naik dari Rp2.080 triliun menjadi Rp2.111 triliun. Belanja subsidi meningkat paling tinggi yakni 14 persen, dari Rp160 triliun pada APBN 2017 menjadi Rp182 triliun pada RAPBN-P 2017.  Adapun belanja kementerian dan lembaga meningkat dari Rp763 trilun menjadi Rp773 triliun. Sementara itu alokasi untuk Transfer Daerah dan Dana Desa turun dari Rp764 triliun menjadi Rp759 triliun pada periode yang sama.

Dengan demikian, defisit anggaran yang sebelumnya ditargetkan Rp330 triliun atau 2,41 persen terhadap PDB melonjak menjadi Rp397 triliun atau 2,92 persen terhadap PDB. Kondisi ini berdampak pada peningkatan pembiayaan anggaran melalui utang. Pembiayaan utang pada RAPBN-P 2017 dipatok Rp397 triliun, meningkat 20 persen dibandingkan RAPBN 2017 yang mencapai Rp330 triliun.

Kebijakan yang diambil pemerintah dalam mengelolah anggaran pada RAPBN-P 2017 bukanlah tanpa konsekuensi. CORE Indonesia menggarisbawahi beberapa catatan yang perlu diperhatikan pemerintah  dalam pengelolaan RAPBN-P 2017 tersebut.

CORE menekankan kebijakan pemerintah untuk memperluas sumber penerimaan baru jangan sampai membuat daya beli masyarakat semakin tertekan. Saat ini, konsumsi masyarakat yang menjadi penyumbang utama PDB mengalami perlambatan. Sehingga kebijakan perpajakan bagi pelaku usaha kecil perlu dipertimbangkan agar tak menggangu perekonomian rakyat. 

“Hal ini tercermin di antaranya dari melemahnya konsumsi produk-produk retail sejak tahun lalu hingga semester pertama tahun ini  dan penjualan sepeda motor yang melemah lima persen sepanjang Januari-Mei 2017 (yoy),” demikian laporan CORE, dikutip dari keteranfannya, Selasa 11 Juli 2017.

Pemerintah dapat fokus untuk meningkatkan pendapatan dari Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang saat ini telah terjaring pada Tax Amnesty. Termasuk memperkuat kapasitas Dirjen Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak dari Wajib Pajak yang selama ini belum tersentuh. Apalagi mengingat target penerimaan pajak dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami penurunan.

“Selain itu pemerintah perlu selektif dalam melakukan pemangkasan anggaran dengan  memprioritaskan anggaran yang tidak banyak berdampak langsung pada akselerasi pertumbuhan ekonomi,” jelas dia. 

CORE mengkritik keputusan Pemerintah untuk memotong anggaran Transfer Daerah dan Dana Desa pada RAPBN-2017 dari Rp764 triliun menjadi Rp759 triliun akan berdampak secara langsung pada melemahnya kinerja ekonomi daerah yang mendapatkan potongan. Di sisi lain, Pemerintah justru menaikkan anggaran cadangan pendidikan dalam bentuk Sovereign Wealth Fund sebesar Rp8 triliun yang efeknya lebih bersifat jangka panjang.

“Padahal dalam situasi perlambatan seperti saat ini, kebijakan ekspansi fiskal harus memprioritaskan pembiayaan yang berdampak langpada perekonomian sebagai counter-cyclical terhadap pelemahan pertumbuhan ekonomi,” tambah dia. 

Sumber: metrotvnews.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

‹
›

Kategori:Berita Ekonomi

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan komentar