Bidik Pebisnis Nakal, Amankan Setoran Pajak

JAKARTA. Pemerintah tidak ingin potensi penerimaan negara kian gembos. Untuk itu langkah optimalisasi perlu dilakukan.  Salah satunya menggenjot penerimaan pajak dan setoran bea impor melalui pengetatan pengawasan impor serta membentuk satuan tugas untuk menutup setiap celah bagi importir nakal yang ingin mengakali pajak.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap ada sekitar 1.300 hingga 1.500 importir bermasalah yang berisiko tinggi merugikan negara atau bisa disebut Very High Risk Importer (VHRI).  Mereka adalah importir yang aktivitas, lokasi dan track record-nya  buruk. “Jumlahnya hanya 4,7% dari total volume impor Indonesia , namun penetrasinya ke dalam sistem cukup dalam dan rumit,” kata Sri Mulyani, Rabu (12/7).

Kedalaman penetrasi dari impor illegal bisa berujung pada kerugian negara. Berapa nominal pasti kerugian negara, Ani belum bisa menyebutnya secara pasti. Soalnya kebanyakan dari oknum tersebut menyeludupkan berbagai barang. Namun Menkeu yakin, penindakan importir illegal akan menguntungkan negara, baik dari sisi penerimaan maupun perekonomian. Satgas penertiban importir illegal terdiri dari Kementerian Keuangan, TNI, Polri dan Kejaksaan.

Pungutan baru

Selain menutup celah impor illegal, optimalisasi penerimaan negara juga dilakukan dengan penambahan objek cukai. Salah satu yang santer disebut adalah cukai kantong plastic. Bahkan dalam RAPBN 2017, pemerintah menargetkan cukai baru ini menyumbang Rp 1,6 triliun.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemkeu Suahasil Nazara bilang pemerintah akan segera membahas cukai plastic bersama DPR. Sehingga tarif bisa berlaku semester dua ini. Selain plastik, pemerintah juga akan memungut pajak pertambahan nilai (PPN) atas gula tebu. Namun kebijakan ini mendapatkan penolakan dari petani tebu karena dianggap merugikan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebut, tarif PPN gula tebu mungkin tidak akan sebesar 10% sebagaimana tarif PPN selama ini. “PPN gula bisa diterapkan secara final (pajak final) supaya kecil nilainya. Mungkin beberapa hari ini kami mau rapat dengan Ditjen Pajak,” terang Darmin.

Selain petani,langkah perpajakan dikeluhkan pengusaha. Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat bilang, paska program pengampunan pajak, pemerintah menerbitkan aturan baru berisi larangan kepada industri menjual produk ke pengusaha yang non kena pajak (PKP) dengan menggunakan faktur pajak sederhana.

Kewajiban ini telah melemahkan permintaan industri tekstil. Untuk itu mereka meminta pemerintah mengkaji ulang aturan ini. “Untuk mengurus PKP butuh proses,harus ajukan SIUP, TDP ke pemerintah daerah, fotokopi sertifikat, IMB, dan bukti bayar PBB,” katanya.

Sedang Ketua Umum Apindo Haryadi Sukamdani berpendapat, jika tidak ada sosialisasi yang baik, kebijakan perpajakan itu akan menimbulkan pro dan kontra. Penertiban importir disatu sisi menjadi persaingan usaha lebih sehat, tapi juga bisa membuat harga barang naik.

Sumber : KONTAN

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: