Sisi Hukum Pasca Tax Amnesty

Pendahuluan

Tanggal 1 Juli 2016 menjadi bukti sejarah pemungutan pajak yang mungkin tidak akan terulang lagi kecuali rezim penguasa memiliki pemikiran berbeda di masa menandatang. Sejatinya, tax amnesty sangat dibutuhkan karena kondisi kepatuhan wajib pajak masih rendah. Bahkan disadari masih marak aktivitas ekonomi yang belum atau tidak dilaporkan kepada otoritas pajak dan sengaja menghindarkan diri dari pajak pada umumnya, dengan cara legal (tax avoidance), illegal (tax evasion) atau sengaja menunggak pembayaran pajak karena memang tidak mau bayar pajak (James Wiwiho, 2009). Problem kepatuhan pajak menginisiasi pengambil kebijakan mencari terobosan kebijakan mendorong naiknya kepatuhan pajak.

Undang-undang Pengampunan Pajak Nomor 11 Tahun 2016 (dikenal sebagai tax amnesty- berlaku sejak 1 Juli 2016) menjadi pedoman bersama memahami pentingnya membayar pajak menjadi landasan mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan lebih berkeadilan serta perluasan basis data pajak lebih valid.

Setelah berakhirnya program tax amnesty pada 31 Maret 2017, pertanyaan pokoknya bagaimana sisi hukum (keadilan dan kepastian hukum) pasca tax amnesty? Persoalan keadilan dan kepastian menjadi penting terlebih dua hal pokok tersebut menjadi asas yang ditekankan dalam UU.

Tax Amnesty

Dari perspektif hukum, apabila wajib pajak melakukan pelanggaran hukum, mestinya dihukum. Jika wajib pajak tidak patuh bayar pajak mesti diberi sanksi. Bahkan yang sudah melakukan pidana pajak mesti dihukum supaya jera. Akan tetapi, instrumen tax amnesty dapat dilihat pada sisi manfaat bagi penerimaan negara. Negara butuh dana membangun berbagai macam fasilitas publik karena kebutuhan akan dana merupakan persoalan utama bangsa untuk membangun.

Dari sisi kemanfaatan, tax amnesty dapat disikapi sebagai suatu kebijakan hukum yang memberikan manfaat bagi banyak orang. Seperti dikatakan Jeremy Bentham bahwa hukum merupakan penyokong kebahagiaan untuk memberi kebahagiaan bagi sebanyak-banyaknya orang (Benard L. Tanya, 2010). Menjadi pertanyaan, bisakah tax amnesty mewujudkan apa yang dikatakan Bentham?

Sisi Hukum

UU perpajakan menyepakati bahwa pajak merupakan pungutan yang menjadi hak negara bersifat memaksa untuk membangun berbagai kebutuhan masyarakat. Tetapi dengan berlakunya UU No. 11/2016 hak negara dilepaskan dengan memberi ampunan (amnesty). Norma Pasal 11 ayat (5) UU menyatakan terhadap terhadap wajib pajak yang telah diterbitkan Surat Keterangan karena ikut pengampunan pajak, tidak dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan pidana pajak. Pajak yang merupakan hak negara mengartikan adanya kewajiban atau mensyaratkan orang lain melakukan pembayaran pajak. Jika tuntutan hak tidak dilakukan pihak lain negara sebagai pemilik hak akan menggunakan alat/senjata dengan sifat paksa.

Persoalan sekarang, senjata dengan sifat paksa menjadi tidak memiliki makna hukum ketika wajib pajak menjalankan kewajiban menggunakan UU bernama tax amnesty. Artinya, tindakan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan terhadap pidana pajak seakan ‘lumpuh’ dengan hadirnya tax amnesty. Potensi pajak dari tindakan-tindakan tersebut digantikan dengan uang tebusan dari tax amnesty . Dari sisi penerimaan, tax amnesty memberi cara negara mendapatkan dana dengan nama uang tebusan yang bisa jauh berbeda dari potensi pajak jika pemeriksaan dilakukan.

Oleh karenanya, penulis berpendapat norma hukum pengaturan tarif bukan bertujuan untuk penerimaan tetapi pada tujuan pengamunan semata. Pada tataran filosofis, norma pengampunan dalam UU merupakan bagian dari masyarakat yang dinamis. Yakni norma sebagai kenyataan-kenyataan sosial yang dinamis (Bernard L. Tanya 2010).

Hal itu berkaitan dengan penekanan kata ‘kesadaran’ dan ‘kepatuhan’ serta domain makna kata ‘harta’ dalam bagian menimbang dari UU Pengampunan Pajak yang menjadi pokok pengaturan tax amnesty. Artinya, sisi hukum tax amnesty hendak menegaskan kenyataan sosiologis saat ini yang perlu diatur tegas dalam norma UU. Sisi hukum lain berpedoman pada pandangan hukum dari Radbruch (1878-1949) pada tiga aspek penting yakni kepastian, keadilan dan kemanfaatan sesuai Pasal 2 UU No.11 Tahun 2016. Makna kemanfaatan tidak melulu mesti ditilik pada angka penerimaan yang dicapai pada uang tebusan. Sisi kemanfaatan juga dapat ditilik pada tujuan jangka waktu panjang yang dalam UU titik berat pada perbaikan dan perluasan basis data pajak.

Pasca Tax Amnesty

Dalam menyikapi konteks keadilan dan kepastian hukum pasca tax amnesty, setidaknya Pemerintah akan menerapkan norma Pasal 18 mengenai perlakuan atas harta yang belum atau kurang diungkap pada saat berlakunya tax amnesty.

Dari norma pasal 18, kebijakan hukum pasca tax amnesty dikembalikan pada kedudukan UU perpajakan yang berlaku. Artinya, pemenuhan kewajiban perpajakan (bagi yang ikut tax amnesty maupun tidak ikut tax amnesty) diberlakukan pada UU yang berlaku. Proses pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan dan penyelesaian tindak pidana pajak akan berjalan normal, kecuali pemerintah menerbitkan pola-pola kebijakan pemeriksaan dengan pola/pendekatan baru.

Pemerintah sebenarnya telah berupaya memberi dasar hukum untuk melakukan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pertukaran Informasi (Exchange of Information) melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2014. Tetapi pada tataran dasar hukum semestinya dalam wujud perubahan UU Perbankan guna mengikat semua pihak, khususnya perubahan atas Pasal 40 dan 41 dari UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang diubah dengan UU No 10 tahun 1998 mengenai Rahasia Bank sesuai dengan Pasal 40 UUPerbankan. Penguatan hukum dengan norma hukum menegaskan peran penting AEol dalam wujud UU memberi kepastian lebih kuat seperti yang dilakukan oleh Negara Amerika dengan FATCA nya. Terbitnya Perppu 1/2017 mesti dimaknai dengan keinginan kuat untuk menghilangkan ego sektoral. Betapa tidak, contoh kuat kerahasiaan bank dalam norma Pasal 40 dan Pasal 41 UU Perbankan tidak pernah dapat ditembus lebih dari satu dekade terakhir. Termasuk UU Pasar Modal maupun UU lain yang dinyatakan tidak diberlakukan dalam Perppu di maksud.

Simpulan

Dari uraian di atas, disimpulkan bahwa pajak menjadi harapan serta tumpuan memberikan keadilan dan kesejahteraan yang menjadi kesepakatan bersama untuk dilakukan dengan benar. Diundangkannya UU Pengampunan Pajak (tax amnesty) pun menjadi cara pemerintah melakukan kebijakan supaya wajib pajak menjadi patuh. Oleh karenanya, pasca tax amnesty menjadi momentum penting melihat sisi hukum mesti disikapi guna memberi kepastian bagi semua pihak untuk ditelaah lebih lanjut, dengan harapan kepatuhan wajib pajak meningkat. Semoga ini terwujud.

Sumber : Tabloid Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: