Badan Pusat Statistik (BPS) menyimpulkan daya beli masyarakat saat ini masih bagus. Hal itu merujuk dari data rendahnya laju inflasi Juli yang tercatat hanya sebesar 0,22 persen.

Rendahnya daya beli masyarakat selama ini dituding menjadi salah satu biang keladi lemotnya kinerja pertumbuhan ekonomi. Apalagi, pada bulan Ramadan lalu, kinerja ritel lebih lesu dibandingkan tahun sebe­lumnya.

Kepala BPS Kecuk Suhari­yanto menyebutkan inflasi Juli 0,22 persen. Angka ini lebih ren­dah dari bulan sebelumnya 0,69. Menurutnya, inflasi Juli tergo­long rendah karena masih dalam situasi normalisasi harga-harga setelah Hari Raya Idulfitri.

“Idealnya, kalau inflasi terkendali, maka daya beli bagus. Kalau inflasi tinggi, maka daya beli akan rendah. Ini akan mem­buat daya beli terjaga,” kata Ke­cuk dalam jumpa pers, Jakarta, kemarin.

Kecuk tidak sepakat den­gan pandangan rendahnya in­flasi menunjukkan pelemahan permintaan. Menurutnya, inflasi rendah karena pemerintah mampu menjaga stabilitas harga pangan. “Pengendalian pangan jauh lebih bagus meskipun ada bulan puasa,” katanya.

Selain itu, lanjut Kecuk, tidak ada dampak dari penyesuaian kenaikan tarif listrik (TDL).

Deputi Bidang Statistik Dis­tribusi dan Jasa BPS, Yunita Rusanti memperkuat kesimpu­lan Kecuk. Menurutnya, tidak ada penurunan daya beli, na­mun yang berubah cara belanja masyarakat. “Sekarang banyak online. Banyak masyarakat yang tadi belanja dengan cara konven­sional ke online,” ungkapnya.

Data BPS menyebutkan inflasi Juli 2017 lebih disebabkan kom­ponen pengeluaran inti, bukan harga barang atau jasa yang diatur pemerintah (administered price).

Komponen pendidikan, re­kreasi, dan olahraga merupakan komponen yang mengalami in­flasi terbesar pada Juli 2017. Hal tersebut bertepatan dengan tahun ajaran sekolah 2017. In­flasi komponen pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 0,62 persen, sedangkan andilnya terhadap inflasi mencapai 0,05 persen.

Untuk komponen makanan jadi, minuman, rokok, dan tem­bakau terjadi inflasi sebesar 0,57 persen dan andilnya terhadap inflasi Juli 2017 sebesar 0,1 persen.

Selain itu, komponen ba­han makanan mengalami inflasi 0,21 persen dan andilnya terhadap inflasi Juli 2017 sebesar 0,04 persen. Namun, ada beberapa kelompok bahan maka­nan yang memberikan deflasi yakni bawang putih sebesar 0,07 persen, daging ayam ras 0,02 persen, beras dan cabai merah sebesar 0,01 persen. Kemu­dian, komponen perumahan, listrik, air, dan gas mengalami inflasi 0,06 persen dan andil­nya terhadap inflasi Juli 2017 sebesar 0,02 persen. Sementara komponen sandang dan keseha­tan memiliki andil pada inflasi Juli 2017 sebesar 0,01 persen. Dan, terakhir komponen trans­portasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami deflasi 0,08 persen dan andilnya sebesar 0,01 persen.

Dari 82 kota Indeks Harga Konsumen (IHK), sebanyak 59 kota mengalami inflasi dan 23 kota menyumbang deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Bau-Bau sebesar 2,44 persen dan terendah di Meulaboh sebesar 0,01 persen.

Sementara itu, deflasi tertinggi pada periode ini terjadi di Merauke sebesar 1,5 persen dan terendah di Metro dan Probo­linggo masing-masing sebesar 0,07 persen.

Kondisi Masih Oke 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution optimistis, laju inflasi sepan­jang 2017 masih bisa mencapai di bawah 4 persen walaupun pada awal tahun inflasi sempat melambung tinggi.

Menurutnya, dengan inflasi Juli 0,22 persen berarti kondisi masih aman. “Kalau inflasi 0,22 persen ya sebenarnya dari rata-rata bulanannya masih masuk karena 0,22 dikali 12 itu belum sampai tiga persen kan. Jadi 0,22 persen masih oke,” katanya.

Darmin berharap pada sisa bulan di semester II-2017, laju inflasi akan semakin rendah sehingga target inflasi dapat tercapai. Sebelumnya dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) 2017, pemerintah me­nargetkan inflasi 4 persen, namun direvisi dalam APBN-P menjadi 4,3 persen.

Sumber : rmol.co

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Ekonomi

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty