Ketua Umum Hipmi Bahlil Lahadalia menyatakan, Hipmi sejak awal mendukung kebijakan paket ekonomi pemerintah. Ekonomi yang lesu saat ini memang membutuhkan relaksasi dan ruang investasi yang longgar.
“Apalagi, roh kebijakan ini dari Presiden sudah bagus. Cakupan dan batasannya juga. Namun, kami lihat implementasinya di lapangan tidak utuh. Kondisi inilah yang membuat paket kebijakan ekonomi seperti tidak berdampak positif,” ujarnya.
Bahlil memperjelas, kementerian-kementerian yang terkait langsung dengan investasi justru membuat kebijakan yang berlawanan dengan melakukan pengetatan. Misalnya, investasi di dalam negeri membutuhkan pasokan energi yang banyak, tapi investasi di sektor energi malah melambat dan banyak kebijakan yang kontroversial dengan dunia usaha.
“Ada beberapa kementerian lainnya juga begitu. Kementerian yang semestinya memangkas regulasi, malah berubah menjadi full regulated, sehingga terjadi pengekangan,” ujarnya.
Belum efektifnya implementasi paket kebijakan ekonomi, diakui Bahlil, turut andil terhadap lesunya sektor industri. “Ada beberapa sektor memang lesu tapi tidak semua. Harus ada evaluasi dan catatan terhadap sektor ritel dan manufaktur. Di ritel modern ada shifting ke e-commerce. Peritel harus cepat-cepat beradaptasi, tidak bisa lagi secara konvensional,” kata Bahlil.
Dalam kajian Hipmi, jelas Bahlil, ada kendala di tingkat kementerian yang membuat tak efektifnya implementasi paket kebijakan ekonomi. Hal itu terlihat dari terus munculnya aturan baru, dan bukannya mamangkas aturan yang berbelit. “Peraturan menteri jadi berjubel, investor tertekan, sehingga banyak investor yang memilih bersikap wait and see,” ujarnya.
Faktor kedua, menurut Bahlil, secara koordinasi vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah belum sinkron. Pemerintah daerah masih mempersulit perizinan bagi investor. “Ini mungkin dampak dari UU Otonomi Daerah yang berlebihan. Kami berharap BKPM tidak hanya menjadi marketer investasi tapi juga membantu koordinasi dengan pemerintah daerah,” katanya.
Sebenarnya, menurut Bahlil, sebagian paket-paket kebijakan sudah menyentuh kebutuhan pengusaha, meski belum menyeluruh. Sebagai contoh, dalam bidang energi, tiap tahun membutuhkan tambahan pasokan listrik 6.000 MW untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 5-7%, namun faktanya yang tersedia hanya 3.000 MW.
Pada sisi lain, Bahlil menilai aspek koordinasi dan dialog antara pemerintah dan pengusaha harus ditingkatkan sebelum meluncurkan paket. “Jangan sampai ujuk-ujuk regulasi dikeluarkan dan menimbulkan kehebohan. Citranya kurang bagus bagi iklim investasi,” ujarnya.
Sumber : beritasatu.com
http://www.pemeriksaanpajak.com
Kategori:Berita Ekonomi
PEMERIKSAANPAJAK.COM 
Tinggalkan komentar