Saya prihatin mendengar keluhan Ketua Umum DPD Asosiasi Kontraktor Nasional (Askonas) Sumut Rikson Sibuea. Sudah 6 bulan, sejak  Januari hingga Juni 2017, mayoritas para kontraktor menganggur. Akibatnya, sektor pendukung konstruksi pun ikut lesu.

Padahal, jika sektor konstruksi bergerak, maka  omzet toko penjual semen dan bahan bangunan akan naik. Bahkan, juga rakyat penggali pasir dan batu kerikil serta buruh ikut bergairah. Kilang kayu, papan, toko cat, besi dan lainnya pun senang. “Konstruksi memberi efek positif bagi banyak usaha ekonomi,” kata Rikson kepada  MedanBisnis, Selasa (8/8) lalu.

Semua ini gara-gara Pemerintah Provinsi Sumut lamban menyerap anggaran dalam APBD Sumut 2017. Bahkan, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut, sektor konstruksi hanya menyumbang 0,63% dari pertumbuhan ekonomi sebesar 4,8% pada Semester I/2017.

Tak heran jika Ketua Umum BPD Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Sumut Tiopan Manuasa Pardede melukiskannya sebagai bentuk kegagalan Pemprovsu dan pemkab/pemko se Sumut, yang menyerap anggaran baru pada Juli 2017.

Padahal jika dimulai sejak awal tahun, tak mustahil kontribusi sektor konstruksi bisa mencapai 1,5%. Yang menjengkelkan, fenomena ini selalu terjadi dari tahun ke tahun.

Dalam catatan MedanBisnis, realisasi penyerapan anggaran triwulan I/2017 hanya  7,19%. Padahal periode yang sama pada 2015 mencapai 11,83% dan pada 2016 sebesar 10,61%.

Syahdan, ada 15 SKPD yang realisasi anggarannya di bawah 7%. Misalnya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 6,70%, Satpol PP 6,33%. Lalu, Badan Pengembangan dan Sumberdaya Manusia 5,84%. Disusul Dinas Perkebunan 5,01%. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4,54%. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 4,54%.

Kemudian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3,05%. Dinas Sumberdaya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang 2,31%. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi 0,91%.

Bahkan, ada yang 0%, yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB.

Wah, ini bad news. Saya kira pantaslah jika Gubernur Sumut “menjewer”para pimpinan SKPD yang berkinerja lamban itu. Tak lagi masanya berprinsip biar lambat asal selamat. Tapi lebih cepat lebih baik.

Sumber : medanbisnisdaily.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Ekonomi

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty