Badan Statistik seharusnya menjadi badan independen dalam mengeluarkan data-data, utamanya data-data ekonomi negara. Tapi, badan statistik acap harus berhadapan dengan kepentingan pemerintah yang ingin memoles data-data ekonominya.

Itulah inti pesan tulisan Robert Lanhkjaer-Bain: Trial of Statician di jurnal Signifacance. Ia mengungkap, pemerintah berkuas acap melakukan intervensi di badan statistik dan pejabatnya. Diunggah di wiley.com baru-baru ini, Robert menyebut, badan statistik harusnya independen, bebas intervensi. Mereka harus mendapat perlindungan hukum atas data-data mereka.

Menurutnya, banyak pejabat badan statistik yang kini ketar-ketir atas nasibnya. Beda keinginan dengan pemerintah bisa berakibat buruk bagi pejabat badan statistik. Mereka harus menghadapi tuntutan nan panjang dari pemerintah.

Salah satu kasus yang kini bergulir menimpa mantan kepala otoritas statistik nasional Yunani Eslat: Andreas Georgiou. Ia mengahadapi tuntutan pidana dan ancaman hukuman penjara seumur hidup dari Pemerintah Yunani atas data kenaikan defisit Yunani yang keluar dari Elstat.

Pemerintah Yunani terus mencari siapa yang pantas disalahkan atas krisis di negara itu. Tudingan penyebab krisis silih berganti, dari warga Yunani, pemerintah, kreditur, Dana Moneter Internasional (IMF), dan kanselir Jerman Angela Merkel.

Tak kunjung ketemu siapa yang bertanggungjawab, Yunani kemudian mengincar pengolah data ekonomi. Andreas Georgiou kini menjadi orang yang dianggap paling pantas disalahkan atas krisis yang terjadi di Yunani. Georgiou dianggap menggelembungkan data defisit Yunani.

Bukan kali pertama pejabat statistik mengahadapi kasus semacam ini. Beberapa tahun sebelum krisis utang Yunani, Graciela Bevacqua yang bekerja di badan statistik nasional Argentina harus bertanggung jawab hiper inflasi di Argentina.

Sayangnya, tuisan panjang itu tak memuat apakah ada juga kemungkinan otoritas atau pejabat statistik memilih ‘bermain aman’ dengan berkerjasama dengan pemerintah. Kompak dengan bersedia memoles data agar kinerja pemerintah berkuasa nampak menakjubkan.

Kita tentu berharap, data-data ekonomi Badan Pusat Statistik Indonesia benar-benar independen. Bersih dari intervensi, atau tudingan berkuasai. Bahkan capaian ekonomi kuartal II yang tak beranjak dari 5,1% adalah fakta yang bisa dipertanggungjawabkan.

Sumber: Harian Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Pemeriksaan Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty