Pajak Ambisius, Jangan Meleset Terus

Sejumlah sektor bisnis menjadi objek pajak demi terpenuhinya target ambisius setoran pajak 2018.

Usaha Anda sedang naik daun dan omzet menanjak? Bersiaplah, Anda bisa menjadi salah satu incaran petugas pajak tahun depan. Ya, aparat pajak harus bekerja keras untuk mencapai target penerimaan Negara dari perpajakan yang mencapai Rp 1.609,4 triliun di 2018, lebih tinggi 9,3% dibandingkan target APBN-P 2017 sebesar Rp 1.472,7 triliun.

Dari target penerimaan perpajakan di 2018 itu, pendapatan dari pajak saja (di luar penerimaan bead an cukai) ditargetkan Rp 1.415,28 triliun. Target ini lebih tinggi 10,3% disbanding proyeksi realisasi penerimaan pajak 2017 sebesar Rp 1.283,57 triliun. “Kami menilai target perpajakan 2018 moderat,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Meski pemerintah mengklaim target pajak moderat, toh banyak pihak pesimistis target itu tercapai. Pasalnya, dari tahun ke tahun, realisasi penerimaan pajak meleset dari target. Dalam 11 tahun terakhir, hanya dua kali target penerimaan perpajakan (termasuk bea cukai) tercapai, yakni 2004 dan 2008.

Realisasi penerimaan perpajakan paling buruk terjadi pada 2015, yakni hanya 81,5% dari target. Sementara di 2016, penerimaan negara dari perpajakan mencapai Rp 1.284,97 triliun atau hanya 83,5% dari target yang dipatok dalam APBNP sebesar Rp 1.539,2 triliun.

Ada pun realisasi penerimaan Negara dari setoran pajak hingga akhir Juli 2017 juga belum separuh dari target. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat, per Juli 2017 baru setoran pajak yang terkumpul Rp 601,1 triliun. Sementara penerimaan dari bea dan cukai pada periode sama sebesar Rp 78,72 triliun. Dengan demikian, total penerimaan perpajakan hingga Juli 2017 baru Rp 679,82 triliun atau Rp 46,16% dari target APBNP 2017.

Memajaki e-commerce

Pemerintah tentu tak ingin lagu lama melesetnya target penerimaan pajak terulang tahun depan. Karenanya kantor pajak berupaya lebih getol menyisir potensi penerimaan pajak. Tidak terpaku pada penerimaan pajak rutin, pemerintah juga menggeber program intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan pajak dan cukai. Salah satunya dengan mengenakan pajak transaksi perdagangan elektronik atau e-commerce.

“Pajak transaksi perdagangan digital bakal menjadi sumber penerimaan baru,” ujar Sri Mulyani. Saat ini Kementerian Keuangan sedang mengkaji model dan cara transaksi digital. Selanjutnya mereka akan mencari formula yang tepat untuk pengenaan pajak.

Keputusan melirik e-commerce sebagai objek pajak baru memang tidak salah. Sebab, sebelumnya Presiden Joko Widodo pernah menyebut potensi bisnis digital di Indonesia bisa US$ 130 miliar pada 2020, setara Rp 1.690 triliun. Bahkan ada yang optimistis nilainya bisa mencapai US$ 150 miliar atau setara Rp 1.950 triliun di 2025.

Sementara Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebut omzet e-commerce di Indonesia tahun 2016 sudah mencapai US$ 30 miliar atau setara Rp 390 triliun.

Omzet bisnis ini bakal lebih besar lagi lantaran sepanjang tahun ini, beberapa perusahaan e-commerce Indonesia kebanjiran modal. Paling anyar Tokopedia mendapat suntikan dari raksasa e-commerce China, Alibaba, senilai Rp 14 triliun.

Sebelumnya, Alibaba telah menyuntikkan modal ke Lazada Indonesia pada awal 2017. Pemain lainnya, yakni Traveloka mendapat kucuran modal segar dari East Ventures, Hillhouse Capital Group, JD.com dan Sequoia Capital.

Antusiasme para pemodal mengucurkan kapital dalam jumlah besar ke industry yang terbilang baru ini menunjukkan bisnis e-commerce  bakal tumbuh pesar ke depannya.

Hanya saja pemerintah tak mau gegabah. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Suahasil Nazara berkata, dalam kajian pajak e-commerce, pemerintah akan memastikan kesamaan level of playing field antara pelaku e-commerce dengan usaha konvensional. “Sebagai modal bisnis baru, kamu harus perhatikan level of playing field termasuk perpajakannya,” ucapnya.

Pengamat perpajakan Yustinus Prastowo menambahkan, potensi penerimaan pajak dari transaksi e-commerce adalah pengenaan pajak pertambahan nilai alias PPN. Ia menyebut, pajak e-commerce dipungut di negara yang menjual, lalu sharing dengan negara tujuan.

Jadi memajaki e-commerce harus bekerjasama dengan negara lain. Ia mencontohkan negara-negara yang menerapkan system ini adalah Uni Eropa.

Masih menyenggol mekarnya bisnis e-commerce, kantor pajak juga mengincar industry jasa pengiriman dan logistik. Maklum, merekalah yang menikmati lonjakan omzet bisnis bersamaan dengan meningkatnya transaksi e-commerce.

Terkait hal ini, pemerintah mengkaji kemungkinan untuk mengeluarkan beberapa jenis barang dan jasa yang selama ini masuk dalam daftar barang dan jasa yang tidak dikenai PPN.

Beberapa barang yang tidak dikenai PPN di antaranya : hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, barang kebutuhan pokok, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya, juga uang, emas batangan dan surat berharga.

Sementara jenis jasa yagn tidak dikenai PPN di antaranya pelayanan kesehatan, pelayanan social, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keagamaan, pendidikan dan lain-lain.

“Kami sedang mengkaji di internal apakah pengecualian ini tetap dilakukan,” kata Hestu Yoga Saksama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak.

Pengusaha resah

Kantor pajak juga akan mengoptimalkan berbagai terobosan kebijakan, semisal pertukaran informasi rekening wajib pajak antarnegara (AEoI), pemanfaatan data dan implementasi system informasi perpajakan yang up to date dan terintegrasi. Tak hanya itu, biar pengusaha tidak ketakutan, pemerintah akan memberikan insentif perpajakan agar meningkatkan gairah investasi dan berusaha.

Dalam radar pajak saat ini beberapa industry mulai pulih. Semisal industry pertambangan, minyak, gas dan kelapa sawit. Kementerian Keuangan juga akan mengusulkan tambahan daftar barang kena cukai seperti produk plastic.

Besarnya target penerimaan pajak 2018 meresahkan pengusaha. Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani, pengusaha khawatir jika aparat pajak mencari-cari sumber penerimaan baru yang ujung-ujungnya membebani dunia usaha.

Ia tidak mempermasalahkan bila pemerintah menggali potensi penerimaan baru. “Tapi jangan yang sudah rajin bayar pajak dicari terus. Itu bukan cari potensi baru, tapi potensi lama diacak-acak melulu,” cetusnya. Hariyadi mengingatkan, jangan sampai kebijakan menggali penerimaan malah kontraproduktif terhadap keinginan pemerintah menggenjot pertumbuhan ekonomi.

Sumber : Tabloid Kontan 28 Agustus – 3 September 2017

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Pemeriksaan Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: