Besar kemungkinan salah satu jaringan bioskop terbesar di Tanah Air buka di Tarakan.  Sebab, Pemkot Tarakan merespons keluhan pengusaha terhadap besarnya pajak film yang bisa menghambat investor untuk berinvestasi di Bumi Paguntaka.

Seperti diketahui, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Pemerintah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2011, pajak bioskop dikenakan 35 persen. Sementara itu, pengelola Grand Tarakan Mall (GTM) sudah bertemu Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Tarakan membicarakan permohonan penurunan pajak bioskop.

Pemkot Tarakan pun merespons positif dan berencana menurunkan pajak bioskop, mengacu pada perbandingan pajak bioskop di daerah lain seperti di Samarinda dan Balikpapan yang hanya 15 persen.

“Di kota lain bahkan 10 persen. Jadi mungkin kami mengambil perbandingan dengan kota terdekat, ya coba kami turunkan dari 35 persen menjadi 15 persen,” ujar Kepala BPPRD Tarakan Mariyam, Senin (21/8) lalu.

Namun, untuk kepastiannya Mariyam masih akan membicarakan dengan Wali Kota Tarakan Sofian Raga. Ia menunggu terlebih dahulu Memorandum of Understanding (MoU) antara pengusaha bioskop yang ingin masuk dan pengelola GTM sebagai dasar untuk mengajukan permohonan ke Wali Kota.

Mariyam juga belum bisa menjamin kapan proses ini selesai, karena semua bergantung pada keputusan Wali Kota. Namun, ia berupaya agar semuanya bisa rampung sebelum target dibukanya bioskop pada awal 2018 mendatang.

Ke depan, pihaknya juga akan mengusulkan untuk perubahan peraturan daerah tentang pajak bioskop yang lebih relevan. Sehingga tidak menyulitkan pengusaha ketika akan berinvestasi di Tarakan.

Sementara itu, kepastian bakal masuknya jaringan bioskop terbesar di Tanah Air, Studio XXI, ditegaskan Agus Toni, Manajer PT Gusher pada media ini, Ahad (27/8).

Dikatakannya, Januari 2018 manajemen Studio XXI akan melakukan serah terima kunci kepada pihaknya. Pihaknya pun sedang akan membenahi lantai 4 GTM yang akan ditempati Studio XXI.

“Saya baru saja pulang dari Surabaya untuk memantau dan mengawasi perakitan besi-besi dan bahan lain untuk studio itu, dan sekitar awal bulan 9 nanti barang itu akan datang 2 kontainer dulu,” ungkapnya.

Terkait masalah pajak, dia juga mengaku sudah bertemu dengan Kepala BPPRD Tarakan Mariyam. “Beliau mengatakan insya Allah pajaknya bisa diturunkan,” tambahnya.

Sumber : prokal.co

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty