Kebijakan Ketat Membuat Barang Impor Langka

 

Dari barang kategori impor berisiko tinggi, tekstil termasuk yang terkena imbas

JAKARTA. Kebijakan impor yang lebih ketat membuat pasokan barang impor kian langka di pasaran. Kekosongan barang impor tidak hanya terjadi pada produksi konsumsi, namun juga produk-produk lain yang menjadi bahan baku industri UMKM dalam negeri.

Adanya kekosongan barang impor itu dibenarkan Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yuki Nugrahawan Hanafi.

Menurut Yuki, hal ini terjadi sebagai efek penertiban impor barang berisiko tinggi yang dilakukan pemerintah. Oleh karena itu, dia berhaarap janji pemerintah untuk menyederhanakan proses impor barang yang masuk dalam larangan terbatas (lartas) dapat segera terwujud.

Walau sepakat dengan langkah pemerintah untuk melakukan evaluasi impor berisiko demi menekan angka penyeludupan, namun Yuki meminta agar evaluasi tidak terlalu lama sehingga pengusaha terkantung-kantung.

Menurut Yuki, perubahan perizinan, larangan, dan pembatasan impor mengganggu proses bisnis perusahaan importir barang yang masuk dalam resiko tinggi. “Jangan terlalu lama melakukan evaluasi agar pengusaha mendapatkan kepastian,” kata Yuki ke KONTAN, Rabu (30/8).

Yuki bilang, dari sejumlah barang yang masuk dalam kategori impor berisiko tinggi, tekstil impor termasuk yang terdampak cukup signifikan. Dia mengaku telah banyak mendapat masukan terjadinya kekosongan barang tekstil impor di pedagang eceran. “Misalnya, di Mangga Dua pembelian barangnya menurun karena memang tidak tersedia,” ujarnya.

Tidak hanya Yuki yang terganggu. Salah satu importir nasional yang tak mau disebutkan namanya juga mengakui hal yang sama. Ia mengatakan selama dua bulan terakhir harus menanggung biaya lebih besar saat melakukan impor. “Sekarang biaya kargo naik 30%, bahkan lebih, tergantung dengan kondisi barang,” katanya.

Dia bilang, importir skala kecil menengah memang lebih suka pakai jasa kargo untuk impor (cargo service all in), karena tidak punya pegawai. Untuk menurunkan biaya, banyak juga yang kemudian memasukkan barang lewat pelabuhan kecil “Sekarang sudah tidak bisa,” tandasnya. Karena itulah, dia terpaksa membayar bea impor lebih besar.

Karena tidak bisa kucing-kucingan lagi, dan terbebani bea masuk 10% pajak pertambahan nilai (PPN) 10%, dan pajak penghasilan (PPh) 5%, maka, “Beberapa pebisnis memilih tak ambil barang, karena kami tidak bisa mengiklankan harga jual,” keluhnya.

Kepala Sub Direktorat Komunikasi dan Publikasi Ditjen Bea dan Cukai Kemkeu Deni Surjantoro menjelaskan, kebijakan yang baru memang memaksa impor yang selama ini ilegal mengikuti proses impor secara resmi. Konsekuensinya, terjadi penumpukan tidak parah banget,” klaimnya.

Agar barang impor bisa keluar, importir harus mengurus izin, yang menurut Deni, tidak dipungut biaya.

Sumber: Harian Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: