CEO Freeport McMoRan Inc, Richard C Adkerson, bersama Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan hasil perundingan dengan Freeport. di Kementerian ESDM, Selasa (29/8/2017).

Salah satu kesepakatan yang dicapai adalah divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia ke pemerintah. Jonan memberikan penjelasan terkait divestasi saham Freeport dalam acara Blak-blakan dengan detikcom. Berikut kutipannya:

Siapa yang akan membeli 51% saham Freeport?

Bapak Presiden juga sudah menjelaskan, divestasi 51% itu akan diambil alih negara, dalam hal ini pemerintah pusat dan mengajak juga pemerintah daerah. Nanti pengaturan selanjutnya sudah ditugaskan ke Ibu Menkeu dan Ibu Menteri BUMN untuk melakukan akuisisi dan segala macam. Kemungkinan juga, pemerintah pusat dan provinsi dapat menunjuk konsorsium BUMN dan BUMD untuk mengambil ini.

BUMN punya uang untuk beli itu?

Ini kan penugasannya kepada Ibu Menteri BUMN bersama Menkeu, mereka wajib menyiapkan itu.

Harga 51% saham Freeport berapa?

Belum ada, masih proses. Itu enggak bisa 1-2 hari diputuskan, itu enggak mungkin.

Kapan Freeport melakukan divestasi dan bangun smelter?

Kalau divestasi, maunya pemerintah Indonesia sebelum 2021 harus selesai 51%. Kalau smelter, 5 tahun sampai 2022 sejak IUPK dan semua kesepakatan ini ditandatangani.

Pemprov Papua minta bagian saham Freeport juga, kira-kira bagaimana?

Ini Bapak Presiden belum ada arahan, tapi kira-kira kalau 51% itu Pemprov Papua dan Pemkab Mimika 5-10% lah, tergantung kemampuan pemerintah mereka juga.

Apa manfaat dari kesepakatan pemerintah dan Freeport untuk Indonesia?

Arahan Bapak Presiden, apakah pemerintah bersedia menerima perpanjangan Freeport di Papua?BOLEHdiperpanjang maksimal 2 x 10 tahun sesuai Undang Undang, dengan syarat harus mau melakukan divestasi sampai kepemilikan pihak Indonesia 51%. Kedua, harus membangun smelter karena ini diamanatkan UU Minerba. Bangun dalam 5 tahun sejak IUPK diterbitkan, kalau zaman dulu enggak ditulis kapan. Ketiga, penerimaan negara dari pajak dan royalti harus lebih baik dibanding dengan landasan KK. Komisi VII DPR RI juga sangat mendukung supaya ini bisa jadi. Menurut saya ini win-win solution.

Bagaimana kalau Freeport tidak setuju?

Divestasi, bangun smelter, penerimaan negara naik, salah satu saja mereka enggak mau ya apaBOLEH buat? 2021 tidak akan saya perpanjang.

Sumber : detik.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Ekonomi

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty