Masalah pajak Warung Kopi (Warkop) yang dikeluhkan pengusaha Parepare dianggap sudah sesuai dengan aturan yang ada.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Parepare, Nasarong menuturkan, jika pungutan pajak terhadap Warkop ini sesuai dengan pajak restoran.

“Estimasi pajak 10 persen dari omzet selama satu bulan dari Warkop. Jadi besaran pajak tergantung omset,”terangnya, Minggu (3/9/2017).

Terkait Warkop yang belum mengantongi ijin prinsip, kata Nasarong bukan domain BKD tetapi pada intinya jika Warkopmenjual tetap dikenakan pajak.

Sebelumnya salah satu pengusaha Warkop, KH menjelaskan jika banyak pengusaha Warkop mengeluhkan karena dikenakan yang sangat tinggi.

“Pajak Warkop dikenakan jutaan rupiah mulai dari Rp 2 juta, Rp 5 juta bahkan ada yang sampai Rp 8 juta perbulan,”terangnya.

Sumber : tribunnews.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty