PEMERINTAH telah mengumumkan kebijakan ekonomi berupa Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha pada Kamis (31/8). Melalui kebijakan ini, pemerintah ingin mempercepat proses penerbitan perizinan berusaha. Tujuannya untuk mempermudah investor merealisasikan investasinya, sebab kinerja ekspor belum bisa diandalkan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, seiring dengan pelaksanaan Perpres tentang Percepatan pelaksanaan Berusaha, Kementerian Keuangan (Kemkeu) juga menyisir kebijakan yang mempengaruhi dunia usaha. Baik dari sisi pajak maupun bea dan cukai. “Dan bahkan dari sisi perbendaharaan,” katanya usai Rapat Paripurna di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kamis (31/8).

Menurut Sri Mulyani, Kemkeu akan berkontribusi dan berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengenai upaya menyederhanakan aturan pajak untuk mendorong investasi. “Kalau ada hal-hal yang (menghambat) terus akan kita perbaiki baik dari sisi kebijakan maupun administrasi,”tambahnya.

Sumber: Harian Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Pemeriksaan Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty