Secara terpisah, Chief Economist SKHA Institute for Global Competitiveness (SIGC) Eric Sugandi mengatakan, target pajak pada APBN-P 2017 sebesar Rp 1.283 triliun sulit dicapai jika hingga Agustus 2017 baru mencapai Rp 686 triliun.
Menurut dia, tantangan pemerintah cukup berat untuk mencapai target itu dalam sisa waktu empat bulan sebelum tutup tahun. Apalagi sudah tidak ada dorongan tambahan, seperti dari program tax amnesty seperti tahun lalu. “Tapi perlu diingat bahwa tahun lalu pun realisasi penerimaan perpajakan hanya sekitar 83% dari target,” tutur dia.
Kekurangan penerimaan (shortfall) pajak, apalagi dalam jumlah besar, akan memberikan risiko bagi defisit APBN. “Tapi saya pikir pemerintah pasti akan melakukan langkah pengamanan sebelum defisit anggaran mendekati 2,93% dari PDB nominal seperti target APBN-P 2017. Pemerintah akan memotong belanja lebih lanjut atau menunda program dan proyek ke tahun depan,” papar doa.
Dia menjelaskan, upaya yang bisa dilakukan pemerintah adalah mengintensifkan pengumpulan pajak, khususnya untuk WP yang belum lapor atau kurang bayar pajak.
Dia menambahkan, pemerintah sulit berharap banyak dari penerapan aturan CFC tahun ini, mengingat sisa tahun anggaran 2017 tinggal empat bulan. “Namun, aturan untuk penghindaran penyalahgunaan pajak berganda tetap penting untuk membantu penerimaan perpajakan pada tahun ini dan tahun-tahun berikutnya,” ujar dia.
Sumber : beritasatu.com
http://www.pemeriksaanpajak.com
Kategori:Berita Pajak
PEMERIKSAANPAJAK.COM 
Tinggalkan komentar