Pemerintah bertekad untuk menekan pembiayaan utang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, saat ini pemerintah masih membutuhkan pembiayaan utang mengingat penerimaan negara yang masih rendah.
Pasalnya, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mencatat realisasi perpajakan Januari-Agustus 2017 mencapai Rp686 triliun. Artinya baru 53,5% dari target penerimaan pajak yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 sebesar Rp1.472,7 triliun.
“Pembiayaan utang diupayakan terus turun supaya cost of fund semakin kecil,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani di Ruang Rapat Banggar, DPR RI, Jakarta, Selasa (5/9/2017).
Untuk pembiayaan utang yang sudah terlanjur tertuang di APBN-Perubahan 2017, tentunya harus dikelola secara optimal agar bisa memberikan hasil yang benar-benar positif, khususnya bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Pemerintah yakinkan pembiayaan utang akan dikelola prudent (hati-hati) dan akan dibelanjakan untuk kegiatan produktif (terkait sektor sosial),” jelas Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.
Dirinya pun menekankan bahwa pemerintah secara berangsur telah menunjukkan upaya mengurangi pembiayaan utang dalam APBN. Setidaknya, kurun waktu tiga tahun terakhir, dia menilai pemerintah menjaga betul pertumbuhan pembiayaan utang. “Ada penurunan growth pembiayaan kita. Artinya APBN kami jaga agar tidak meningkat untuk eksposure utangnya,” tandasnya.
Sumber : okezone.com
http://www.pemeriksaanpajak.com
Kategori:Berita Pajak
PEMERIKSAANPAJAK.COM 
Tinggalkan komentar