Impor Gas Akan Rusak Tatanan Industri Migas Domestik

Rencana pemerintah mengimpor gas guna menekan harga bagi pelanggan industri dalam negeri dinilai sebagai cara instan. Pasalnya hal ini akan merusak industri migas hulu dan hilir di Indonesia. Apalagi pasokan gas domestik masih lebih besar dibandingkan permintaan.

Mengutip data Kementerian Perindustrian, pada 2017 kebutuhan industri akan gas bumi mencapai 2.280 MMSCFD. Gas tersebut sebagian besar diserap industri pupuk sebesar 791,22 MMSCFD dan petrokimia 295 MMSCFD. Sementara menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), produksi gas sampai 4 September 2017 sekitar 7.756 MMSCFD. “Lalu mengapa harus impor?” ujar pengamat Kebijakan Publik dan Perlindungan Konsumen, Agus Pambagio, dalam seminar ‘Efisiensi Gas Industri Tanpa Harus Impor’ di Bogor, Kamis (7/9).

Diketahui pemerintah berencana impor gas alam cair (LNG) dari konsorsium Singapura dengan harga US$ 3,8 per Million British Thermal Units (MMBTU). Harga tersebut lebih murah dibandingkan mayoritas industri dalam negeri yang membeli harga gas domestik US$ 10-11 per MMBTU. Namun wacana ini menimbulkan pro dan kontra mengingat Singapura bukan negara produsen gas. Apalagi Kementerian ESDM memperkirakan sampai 2035 mendatang ada 60 kargo LNG produksi lapangan gas di dalam negeri yang belum memiliki pembeli.

Agus menilai pemerintah seharusnya fokus memperbaiki alasan tingginya harga gas di Indonesia ketika sampai ke pelanggan. Hal ini menurut Agus karena banyak perusahaan perantara (trader) yang mengambil marjin tinggi. “Trader gas ini sangat banyak dan punya power sehingga sulit ditertibkan. Mudah-mudahan revisi Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Gas Bumi melalui pipa bisa cepat selesai, sehingga harga bisa diturunkan,” ujarnya.

Mantan Wakil Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menuturkan, setelah revisi peraturan tersebut diterbitkan Menteri ESDM Ignasius Jonan tidak akan mengizinkan para trader mendapatkan perpanjangan kontrak pasokan gas. Kecuali trader tersebut membangun penampungan dan jaringan pipa gas ke konsumen.

Agus menilai pemerintah sebaiknya mengoptimalkan pasokan gas yang sudah ada sambil terus membangun infrastruktur transmisi dan distribusi gas. Di saat yang sama menertibkan para trader yang menguntungkan diri sendiri. “Jangan sampai kebijakan impor gas justru merusak industri migas hulu dan hilir di Indonesia,” ujarnya

Head of Marketing and Product Development Division PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) Adi Munandir menambahkan pemerintah perlu mengklarifikasi harga gas murah yang disodorkan konsorsium asal Singapura di angka US$ 3,8 per MMBTU.

Menurut dia, harga US$ 3,8 per MMBTU adalah harga di hulu (landed price). Untuk sampai ke Indonesia dan dimanfaatkan pelanggan industri, harganya bisa lebih mahal dari harga gas domestik. Gas tersebut butuh proses liquifikasi, pengiriman dengan kapal tanker, regasifikasi, transmisi, dan terakhir didistribusikan ke pelanggan industri di Indonesia. “Sampai ke end user harganya bisa lebih dari US$ 11 per MMBTU. Bahkan bisa lebih mahal dari harga domestik,” terangnya.

Menurut Adi, persoalan harga gas industri yang tinggi tidak bisa dicarikan solusi mudah dengan membuka keran impor gas. Pasalnya, dengan mengimpor gas demi mengejar harga yang murah akan membuat banyak proyek pengembangan lapangan gas di dalam negeri menjadi terhenti. “Begitu impor LNG dilakukan, maka neraca perdagangan kita berubah menjadi defisit. Hal ini bisa berdampak pada nilai tukar rupiah, inflasi dan sebagainya. Jadi untuk memutuskan impor sebaiknya dilakukan secara hati-hati,” kata Adi.

Untuk menekan harga gas di dalam negeri, Adi menyarankan agar pemerintah melakukan rasionalisasi biaya distribusi gas dari hulu sampai ke pelanggan yang disalurkan melalui pipa gas. “Masalah penjualan bertingkat, sampai marjin itu harus dibenahi. Kalau Indonesia terus bergantung pada penyediaan gas bumi dari impor, maka akan berdampak negatif bagi ketahanan energi nasional. Sementara masih ada surplus LNG domestik yang belum memiliki pembeli. Karena itu saya menilai impor gas saat ini belum tepat dilakukan,” ujarnya.

Sumber : beritasatu.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Berita Ekonomi

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: