Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Junaidi Abdillah, mengatakan kebutuhan rumah masyarakat golongan menengah ke bawah masih sangat tinggi. Namun, dia mengaku masih cukup banyak hambatan yang ditemukan pengembang, salah satunya hambatan dari sisi regulasi.

Junaidi mengatakan meskipun pemerintah sudah menguatkan komitmen untuk mempercepat proses perizinan kepada orang pengembang properti, tetapi masih terdapat daerah yang belum mulai melakukan perubahan kebijakan terkait percepatan proses perizinan.

“Terutama hambatan itu di daerah. Sangat sulit ketika aturan itu persepsinya berbeda, dan ada beberapa dinas atau instansi yang tidak ikut beri izin, beberapa daerah masih ikut,” ungkapnya di Hotel Raffles, Jakarta Selatan, Senin (11/9).

Meskipun demikian, dia optimistis dapat mencapai target pembangunan sebanyak 130.000 unit 2017. Karena itulah, Junaidi mengharapkan semua pihak yang terlibat dalam sektor properti turut bekerja sama.

“Yang pasti kami optimis kejar itu, cuma ini waktu sudah mendekati akhir tahun, maka diharapkan semua pihak dapat ikut peran serta,” pungkasnya.

Sumber : merdeka.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Ekonomi

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty