Tere Liye Protes, Sri Mulyani Bakal Temui Pelaku Ekonomi Kreatif

Tere Liye Protes, Sri Mulyani Bakal Temui Pelaku Ekonomi Kreatif

Pengenaan pajak kepada profesi penulis tengah ramai menjadi sorotan. Tere Liye menilai ada ketidakadilan di Indonesia atas pengenaan pajak yang cukup besar terhadap penulis. Tere Liye memutuskan untuk berhenti menerbitkan seluruh bukunya.

Terkait dengan polemik itu, Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), Triawan Munaf, mengatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi mengundang para pelaku ekonomi kreatif, termasuk para penulis, untuk berdialog masalah perpajakan.

“Ini pada hari Rabu akan ada pertemuan besar, atas undangan Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak. Yang mengundang seluruh pelaku ekonomi kreatif untuk ada dialog tentang pajak. Pajak adalah ekosistem, memang pajak itu dibutuhkan oleh suatu negara. Namun kadang kadang ada regulasi yang angsa angsa yang memberi telur emas. Kadang kadang kita nggak dipotong dulu pajaknya, atau stimulus melalui tax insentif. Ini gunanya banyak sekali. Nah ini yang akan kita bicarakan,” kata Triawan di kantornya, Jakarta, Senin (11/9/2017).

Selain berharap adanya insentif pajak kepada para pelaku ekonomi kreatif, Triawan juga mengatakan agar pemerintah bisa mensosialisasikan perpajakan secara rinci kepada pelaku ekonomi kreatif. Itu perlu dilakukan agar pelaku ekonomi kreatif mengerti sepenuhnya soal perpajakan.

“Jangankan para seniman ekonomi kreatif yang jauh dari masalah-masalah administrasi, kita saja pemahaman tentang pengurusan pajak masih sangat rumit. Nah hal-hal yang rumit ini akan dijelaskan secara sederhana pada pertemuan itu, agar nanti lebih nanya lagi seniman yang memahami bagaimana mengurus pajak, bahwa pajak itu tidak rumit. Jangan karena ketidakpahaman mereka, mereka mencurigai pemerintah, menganggap pemerintah sewenang-wenang menerapkan pajak,” jelas dia.

Sementara terkait masalah insentif kepada pelaku ekonomi kreatif, Triawan mengaku sudah membahasnya bersama dengan Sri Mulyani. Walau demikian, dirinya masih belum dapat merinci insentif apa yang dibahas tersebut.

“(Insentif) Baru dialog. Tapi sudah ada. Jadi ada peraturan yang bisa dilakukan secara langsung oleh Kementerian Keuangan atau Ditjen Pajak. Ada juga harus melalui DPR atau Undang-Undang. Penerapan norma pajak bisa dilakukan oleh Kemenkeu. Misalnya sekarang 25% bisa dikurangi normanya, tapi bukan fasilitas rate-nya yang sekarang 15%. Itu pengenaan pajak 15% itu masih dianggap terlalu tinggi. Itu akan kita perjuangkan,” terangnya.

Menurutnya, pengenaan pajak yang ideal untuk pelaku ekonomi kreatif berada di bawah 10%. Triawan juga mengatakan, rendahnya pengenaan pajak terhadap pelaku ekonomi kreatif sudah diterapkan di negara-negara lain.

“Banyak (idealnya) 5%, banyak 2% malah di beberapa negara. Bukan normanya, tapi pengenaannya. Tapi itu nggak mudah untuk merubahnya, bukan Kementerian Keuangan enggak mau ya, tapi next time,” tukasnya.

Sumber : detik.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Ekonomi

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: