PENGAMANAN PENERIMAAN PAJAK : Pemeriksaan Digencarkan

Pasalnya, hingga Agustus 2017, penerimaan pajak tercatat masih Rp686 triliun atau 53,5% dari target APBN Perubahan 2017. Secara bulanan, penerimaan pajak Agustus 2017 justru turun 3,5% dari Rp87 triliun pada Agustus 2016 menjadi Rp85 triliun.

Hestu Yoga Saksama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak mengatakan, pemerintah telah memiliki dosis kebijakan untuk mengantisipasi supaya shortfall penerimaan pajak tahun ini tidak melebar.

Kebijakan yang bakal diambil otoritas pajak antara lain pemanfaatan basis data pengampunan pajak. Upaya intensifikasi itu akan dilakukan menggunakan Peraturan Pemerintah yang mengatur soal harta bersih sebagai turunan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak yang dikabarkan sudah selesai di Kementerian Keuangan.

“Kalau tidak keluar, kami kan mitigasi dengan upaya lain yakni pemeriksaan, banyak bertemu dengan wajib pajak, dan komunikasi lebih baik. Intinya kami ingin membuat mereka patuh,” kata Yoga di Jakarta, Senin (4/9).

Disamping persoalan WP, Ditjen Pajak juga telah melakukan joint analysis dengan Ditjen Bea dan Cukai. Terkait dengan aktivitas tersebut beberapa waktu lalu, kedua direktorat penerimaan telah menyisir importir berisiko tinggi yang terindikasi belum lengkap administrasi perpajakannya.

MENUTUP CELAH

Di samping intensifikasi melalui kegiatan extra effort pascapengampunan pajak, untuk meminimalisir praktik penggerusan pajak akibat praktik aggressive tax planning, Ditjen Pajak juga menyiapkan aturan baru soal pencegahan praktik tersebut. Ada beberapa dosis kebijakan yang disiapkan pemerintah untuk mempersempit praktik penggerusan basis pajak tersebut.

Selain implementasi automatic exchange of information atau AEoI, pemerintah juga telah membuat kebijakan-kebijakan misalnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 107/PMK.03/2017 soal Controlled Foreign Company yang intinya terkait dividen dilaporkan sebagai penghasilan WP dalam negeri, Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak Nomor PER – 10/PJ/2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dan Perdirjen Pajak No: PER-08/PJ/2017 tentang Surat Keterangan Domisili bagi Subjek Pajak dalam negeri Indonesia terkait P3B.

John Hutagaol, Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak, mengatakan keseluruhan kebijakan tersebut merupakan respons terkait asimetris informasi yang dihadapi oleh sebagian besar otoritas pajak di semua negara.

“Akibatnya masalah tersebut menyebabkan penerimaan negara menjadi tergerus,” katanya.

Aturan terkait CFC rules misalnya aturan itu diperbarui karena beleid sebelumnya yakni PMK 256/PMK/03/2008 masih bisa diperdaya oleh wajib pajak. Cara yang dilakukan WP untuk menghindari aturan yang lama antara lain dengan mengatur pembagian dividen yang nilainya tidak material, mendirikan perusahaan perantara, hingga memecah penyertaan modal yang dalam UU Pajak Penghasilan threshold penyertaan modal sebanyak 50%.

Dalam revisi PMK tersebut, lingkup penyertaan modal adalah langsung dan tidak langsung, pengaturan saat diperolehnya beserta penghitungan deemed dividend, hingga penghitungan kredit pajak luar negeri.

“Intinya kami akan menurunkan risiko penghindaran pajak melalui pengalihan penghasilan ke anak perusahaan yang berada di negara tax haven sekaligus meningkatkan basis penerimaan pajak dari deemed dividend,” jelasnya.

Sumber : bisnis.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: