Getol Racik Obat Kuat Meski Kurang Mujarab

Pemerintah terus merilis paket kebijakan ekonomi baru, meski realisasinya minim.

Sudah bukan rahasia lagi, setelah boom harga komoditas di periode 2010-an, pertumbuhan perekonomian Indonesia kian lesu. Jika sebelumnya perekonomian Indonesia sanggup tumbuh 6% per tahun, saat ini pertumbuhan ekonomi negara kita hanya berada di kisaran 5% per tahun.

Untuk menggairahkan ekonomi, pemerintah pun gencar merilis paket kebijakan ekonomi yang diharapkan menjadi obat kuat perangsang pertumbuhan. Paket obat kuat ini meluncur sejak dua tahun silam, dan kini sudah ada 16 paket.

Paket teranyar terbit akhir Agustus lalu. Paket Kebijakan Ekonomi XVI ini berisi ikhtiar pemerintah melakukan percepatan penerbitan perizinan berusaha dari pusat hingga daerah.

Deputi Bidang Industri dan Perdagangan Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian Edy Putra Irawandy mengatakan, kebijakan bertujuan mempercepat proses penerbitan perizinan berusaha sesuai dengan standar pelayanan, “Serta memberikan kepastian waktu dan biaya dalam proses perizinan berusaha.”

Demi memaksimalkan kebijakan ini, pemerintah membentuk satuan tugas (satgas) pengawalan dan penyelesaian hambatan perizinan dalam pelaksanaan berusaha. Satgas terdiri dari Satgas Nasional, Satgas Sektor di masing-masing kementerian/lembaga dan Satgas kementerian/lembaga dan Satgas Pemerintah Daerah untuk penyelesaian perizinan secara terintegrasi.

Misal, kalau izin investasi tiga jam dari Badan Koordinasi Penanaman Modal sudah keluar, kemudian izin tersebut diteruskan ke satgas kementerian teknis. Satgas ini yang kemudian mengawal dan melayani investor itu sampai perijinan selesai. “Proses pelaporan dari masing-masing Satgas juga harus jelas dan secara online,” terang Edy.

Di sisi lain, pemerintah juga berencana mengusahakan sistem terintegrasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) secara online atau disebut dengan investment single submission services. Nantinya, antar PTSP akan berkomunikasi secara sistem, membentuk suatu layanan online yang memungkinkan pihak yang mengajukan permohonan tidak perlu datang ke kementerian lain.

Sebelumnya, kemudahan izin investasi ini juga sudah disinggung pemerintah dalam beberapa paket kebijakan ekonomi yang sudah terbit terlebih dahulu. Tepatnya, Paket Kebijakan Jilid I, Jilid II, jilid III, jilid VII, jilid X, dan jilid XII.

Nah tampaknya, paket-paket kebijakan itu belum menunjukkan hasil maksimal. Terbukti, realisasi penanaman modal selama semester I-2017 lalu baru Rp 336,7 triliun atau hanya 49,6% dari target yang sebesar Rp 678,8 triliun di 2017.

Kondisi inilah yang mendorong pemerintah menerbitkan Paket Kebijakan XVI yang fokus pada kemudahan izin investasi.

Namun demikian, banyak kalangan tetap meragukan paket kebijakan ini bisa berjalan maksimal. Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Suryadi Sasmita mengatakan, 15 Paket Kebijakan yang sebelumnya telah dirilis pemerintah belum menunjukkan hasil yang optimal.

Menurutnya, banyak kebijakan yang belum diimplemantasikan, sehingga dampaknya belum terlalu dirasakan oleh kalangan pengusaha. “Hal ini terjadi karena pemerintah pusat dan daerah banyak yang belum nyambung soal kebijakan yang diingankan,” ujarnya.

Keluhan serupa juga disampaikan Adhi S. Lukman, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi). Menurutnya, pemerintah gagal mengendalikan regulasi yang telah dibuatnya. Terbukti masih banyak regulasi yang tumbang tindih dan tak sinkron, sehingga menyulitkan dunia usaha. “Kalau paket XVI ini bermasalah lagi, jelas investasi bakal kesulitan,” ujarnya.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia rosan Perkasa Roeslani menyarankan pemerintah segera mengevaluasi seluruh Paket Kebijakan Ekonomi yang sudah keluar, karena banyak yang belum berjalan maksimal. “Evaluasi ini penting buat mengintifikasi masalah,” jelasnya.

Stop bikin paket baru

Senada, peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai, Paket Kebijakan Ekonomi kurang efektif dan kurang mengena. “Dari Paket I sampai XV, masalahnya ada di implementasi,” ujarnya.

Salah satu masalah utamanya adalah regulasi yang tumpang tindih. Contoh, soal kemudahan investasi. Pemerintah pusat menginkan serba mudah, tapi mentok oleh peraturan-peraturan di daerah. “Ketika investor masuk daerah, perizinanya rumit dan memakan biaya mahal karena pemda punya hak otonomi daerah,” ujar Bhima.

Belum lagi di antara kementerian, sambung Bhima, masih ada ego sektoral yang berpotensi menghambat reformasi kebijakan pemerintah. Ia mencontohkan kebijakan insentif fiskal yang diberikan kepada investor, seperti tax holiday dan tax allowance. Menurutnya, prosedur mendapatkan insentif ini cukup rumit dan berbelit-belit, sehingga investor merasa kecewa.

Paket lain yang belum kunjung terealisasi adalah kebijakan soal infrastruktur gas. Pemerintah menjanjikan harga gas industri murah. Tapi sampai sekarang, industri belum menikmati harga gas murah. Bahkan, Paket Kebijakan I yang mengatur soal proyek strategis nasional juga belum kunjung mendapatkan hasil maksimal.

Menurut Bhima, sampai kini baru 9% proyek strategis nasional yang terealisasi. Sisanya 41% masih tahap kontruksi, dan sebagian lain dalam tahap Kebijakan IV soal insentif bagi investasiĀ  sektor padat karya. Sampai sekarang, fasilitas itu belum bisa dinikmati semua investor karena proses mendapatkan insentif cukup panjang.

Kurang lebih sama dengan Paket Kebijakan IX tentang stabilisasi pasokan dan harga daging sapi. Kata Bhima, yang penting itu bukan harganya turun, tapi pasokanya ada, sehingga harga bisa stabil.

“Para pelaku industri sudah letih mendapatkan sinyal positif dari pemerintah tapi implementasinya tidak ada,” ujarnya. Bhima pun menyarankan agar pemerintah jangan lagi mengeluarkan paket kebijakan, tapi lebih maksimalkan realisasi paket kebijakan yang sudah ada.

Sumber: Tabloid Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Artikel

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: