Surat CEO Freeport McMoRan Inc, Richard Adkerson beredar ke publik. Surat tersebut berisikan tentang penolakan Freeport atas pengajuan skema divestasi yang ditawarkan oleh pemerintah.

Surat tertanggal 28 September 2017 tersebut ditujukan untuk Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Hadiyanto. Meski demikian, Hadiyanto, mengaku belum menerima surat tersebut hingga saat ini.

“Saya belum terima surat. Saya belum terima,” kata dia ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (29/9/2017).

Ia menyebut, meski dalam surat yang beredar tertulis ditujukan ke padanya, namun hingga saat ini ia berkukuh belum menerimanya. Adapun isi surat tersebut, sambungnya, bakal digunakan untuk bahan tindak lanjut dan koordinasi dengan sejumlah kementerian terkait.

“Saya belum terima. Mungkin belum sampai ke saya. Itu koordinasi Kemenkeu, ESDM, dan BUMN. Itu harus ada tim yang menindaklanjuti penyelesaian divestasi,” sambungnya.

Ditanya soal perkembangan negosiasi divestasi saham Freeport, ia memilih irit bicara. Ia beralasan belum melihat isi surat yang disampaikan sehingga belum mau berkomentar lebih jauh.

“Ya nanti kita cek suratnya deh ya. Saya belum terima surat itu secara resmi. Nanti dulu deh,” tutur Hadiyanto.

Sumber : detik.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Ekonomi

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty