Pemerintah memastikan bakal menarik fasilitas pinjaman Rp 399,2 triliun tahun depan. Pinjaman itu diambil untuk menambal sulam defisit rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2018 sejumlah Rp 2.204,38 triliun. Alibinya, kalau tidak ditutupi melalui utang, RAPBN 2018 terancam jebol dan merusak sejumlah proyek strategis pemerintah.
Muncul kekhawatiran, pembiayaan proyek melalui utang bakal menimbulkan efek negatif. Dampak berantai utang tidak sekadar menjerat negara, tetapi menjadikan keuangan selalu tergantung utang. Kalau demikian, bukan tidak mungkin, rezim penguasa hanya akan mewariskan tumpukan utang kepada generasi muda. Sebuah warisan (legacy) yang jauh dari sebutan membanggakan melainkan memalukan dan memilukan.
Direktur Eksekutif Indef, Enny Sri Hartati menyebutkan, sejatinya ada skema ampuh pemerintah agar tidak bergantung pada utang. Cara jitu tersebut melalui efisiensi, pangkas anggaran yang tidak menguntungkan bagi rakyat kecil. ”Kalau ada kemauan pemerintah pasti bisa tanpa bersandar pada utang,” tutur Enny kepada INDOPOS, kemarin.
Pemerintah harus fokus pada proyek-proyek strategis khususnya infrastruktur di Pulau Jawa. Proyek infrastruktur seperti jalan tol dan pelabuhan di Pulau Jawa, bisa mengandalkan APBN. Tentu, pengerjaan proyek itu harus dilakukan dengan seksama. Mengingat kemampuan dan kualitas penyerapan belanja pemerintah kurang bagus. ”Apalagi, proyek infrastruktur itu tidak bisa diharap memberi efek dalam tempo singkat. Minimal, proyek-proyek itu bisa diharapkan memberi dampak positif dalam durasi 5-6 tahun. Itu kalau pengerjaan proyek tidak serampangan,” ulas Enny.
Jamak diketahui tambah Enny, penyerapan anggaran pemerintah selalu terjadi pada bulan Oktober. Skema itu selalu berulang walau rezim berganti. Seakan-akan lembaga atau kementerian, tidak tahu menyerap anggaran dengan tertib. Efeknya, di penghujung tahun, anggaran dihambur-hamburkan untuk menghindari atau sekadar mempercantik laporan keuangan. Itu juga dipastikan luput dari kata ideal.
”Penyakit lama seperti itu sudah akut. Pencairan anggaran tidak tepat sasaran,” imbuh wanita berhijab itu.
Pemerintah sambung Enny, harus melibatkan kalangan swasta. Itu penting agar swasta terlibat secara dalam pembangunan. Tentu, dalam melibatkan swasta tersebut harus disertai dengan insentif yang menarik. Sebab, tidak mungkin tanpa kemudahan, swasta tertarik mengikuti dan mengerjakan proyek pemerintah.
”Untuk proyek strategis luar pulau Jawa, sebaiknya diserahkan pada kalangan swasta. Dengan begitu, APBN tidak terbebani,” jelasnya.
Insentif pada pihak swasta sangat strategis. Itu akan menentukan daya beli masyarakat. Dunia usaha kalau dirangsang dengan insentif bisa menggairahkan industri. Kalau industri padat karya bergairah, secara pelahan akan mendongkrak daya beli masyarakat. Daya beli menguat efek berikutnya bakal mendorong tingkat konsumsi masyarakat.
”Insentif pada swasta lebih bagus ketimbang misalnya mengandalkan utang. Karena kalau ngutang, pemerintah harus menaikkan bunga pinjaman. Rezim suku bunga tinggi akan membebani masyarakat,” tegasnya.
Selanjutnya, memangkas suplai alokasi belanja melalui skema penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN yang tidak kredibel. Artinya, BUMN tidak bisa diharapkan dan hanya menjadi beban, tidak perlu diberi subsidi. ”Yang terpenting, subsidi untuk rakyat jangan diganggu gugat,” ingat Enny.
Sementara Direktur Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi menyebut cara paling jitu bebas utang adalah mengganti Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati. Any sapaan akrab Sri Mulyani, dinilai Uchok, gagal dalam mengelola utang. Sepanjang Any mengendalikan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), utang tidak pernah turun.
”Beda saat Menkeu dipegang Agus Martowardojo. Kala itu, utang terkelola dengan baik dan jumlah tidak sebesar sekarang. Jadi, pilihannya supaya tidak selalu dalam bayang-bayang utang, Menkeu harus didepak dari kabinet,” tukas Uchok.
Mengenai kondisi keuangan dan ekonomi tahun depan, Uchok mengatakan, akan sangat berat. Sebab, tahun depan ada utang jatuh tempo Rp 700 triliun. Itu akan menghambat pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan pemerintah.
”Daya beli masyarakat akan menurun karena proyek-proyek BUMN hanya akan berputar dilingkar kekuasaan,” ucapnya.
Sedangkan Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng berpendapat, tahun depan pemerintah akan menghadapi kewajiban bunga sebesar Rp 253.5 triliun, cicilan Rp 65,5 triliun dan utang jatuh tempo Rp 390 triliun. Dengan begitu, total kewajiban harus dilunasi rezim Jokowi-JK senilai Rp 709 triliun.
”Itu angka tidak kecil. Nilai itu setara 50 persen rencana penerimaan pajak setahun. Pendeknya, kewajiban itu selevel 70 persen dari realisasi penerimaan pajak setahun,” tukas Salamuddin.
Beum lagi, target pajak tahun ini dipastikan tidak akan tercapai. Itu karena merosotnya ekonomi, yang dipicu oleh pelemahan daya beli masyarakat. Sebagai gambaran realisasi penerimaan perpajakan semester I 2017, baru mencapai Rp 571,9 triliun atau 38,2 persen dari target APBN 2017 sejumlah Rp 1.498,9 triliun.
Memang menurut Salamuddin, pemerintah bisa berdalih defisit anggaran 2018 lebih rendah dari 2017. Defisit ini sebesar Rp 325,9 triliun atau 2,19 persen dari PDB. Tetapi target defisit itu dipastikan akan berubah pada APBNP 2018. APBN defisit menyusul pengeluaran pemerintah lebih besar dari pendapatan. Itu terjadi akibat pengeluaran rutin dalam bentuk gaji PNS, anggota DPR, MPR dan tunjangan serta anggaran rutin lain dalam menjalankan roda pemerintahan.
Kemudian pengeluaran pembayaran kewajiban pemerintah berupa bunga utang, cicilan utang dan utang jatuh tempo setara seluruh gaji, tunjangan, PNS dan anggota DPR, MPR. Kedua pengeluaran itu menyedot APBN lebih dari 75 persen.
Utang luar negeri pemerintah sejak masa pemerintahan Jokowi meningkat Rp 547,37 triliun. Saat ini, utang luar negeri pemerintah mencapai Rp 2.298,80 triliun. Sedang utang luar negeri swasta meningkat Rp 19,1 triliun. Utang luar negeri swasta secara keseluruhan Rp 2.227,6 triliun. Secara keseluruhan total utang luar negeri pemerintah dan swasta atau disebut utang luar negeri Indonesia Rp 4.526,4 triliun.
Singkatnya sebut Salamuddin, pemerintah Jokowi melakukan tiga skema kejahatan kepada wong cilik. Pertama, menumpuk utang luar negeri dan surat utang untuk didayagunakan dalam memperbesar akumulasi kapital asing dan taipan swasta Indonesia. Kedua, mecekik rakyat dengan pajak tinggi, tarif/sewa selangit terhadap barang-barang publik dan menerapkan bunga mencekik untuk mendapat uang supaya tetap bisa bayar utang. Ketiga, menghapus subsidi rakyat dan menerapkan subsidi bagi swasta.
”Pemerintah mencari untung dengan menjual air mahal, BBM mahal, listrik mahal, tol mahal, pendidikan mahal dan kesehatan mahal,” ucapnya.
Analis Senior Binaartha Sekuritas, Reza Priyambada mengatakan, tahun depan kondisi keuangan dan ekonomi akan berjalan irit. Bukan berarti tanpa perubahan, namun pergerakannya sangat ketat. Artinya, program infrastruktur masih berjalan, pembiayaan atas proyek-proyek juga akan selektif sesuai kemampuan pendanaan pemerintah. Yang akan menjadi perhatian adalah apakah Bank Indonesia (BI) menyesuaikan suku bunga acuan dengan mempertimbangkan situasi luar negeri.
”Kalau tidak ada perkembangan berarti, tahun depan tidak bakal banyak perubahan,” tukas Reza.
Tantangan tahun depan akan muncul dari eksternal dan internal. Secara eksternal akan memelototi kebijakan dari pemerintah Amerika Serikat (AS), Eropa dan Tiongkok. Negara-negara ini masih sibuk mengatasi problem pemulihan krisis ekonomi. Karena itu, kebijakan negara-negara itu, akan sangat memengaruhi belahan dunia lain tidak terkecuali Indonesia.
”Sentimen dari internal bagaimana mendongkrak daya beli masyarakat dan proyek infrastruktur tetap berjalan tanpa membebani APBN. Entah bagaimana caranya, ini tanggung jawab pemerintah,” tegasnya.
Sumber : indopos.co.id
http://www.pemeriksaanpajak.com
Kategori:Berita Ekonomi
PEMERIKSAANPAJAK.COM 
Tinggalkan komentar