Presiden Joko Widodo (Jokowi) dianggap harus mengakui kondisi daya beli masyarakat di Indonesia yang lesu. Bukan malah mengalihkan hal tersebut sebagai tudingan yang bersifat politik.

Hal ini disampaikan oleh Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudistira, kepada detikFinance, Rabu (4/10/2017).

Bhima membantah beberapa asumsi yang digunakan pemerintah untuk menunjukkan kekuatan daya beli masyarakat. Seperti realisasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tumbuh 14% hingga September 2017.

Pada dasarnya PPN merupakan instrumen pajak atas transaksi perdagangan. Semakin tinggi PPN artinya, transaksi perdagangan yang terjadi di tengah masyarakat juga makin besar alias masyarakat banyak belanja.

“Soal PPN yang naik sampai 14% perlu dicermati apakah ada kenaikan transaksi atau sekedar peningkatan kepatuhan pasca tax amnesty dan pemberlakuan e-faktur,” ujar Bhima.

Asumsi lainnya adalah peralihan cara belanja masyarakat menuju online, sehingga banyak ritel tradisional mengalami penurunan yang signifikan, bahkan tutup.

“Soal daya beli masyarakat yang sedang turun bukan karena diakibatkan oleh shifting ke online. Memang pertumbuhan bisnis e-commerce sedang meningkat tapi porsinya masih kecil atau kurang dari 1% dari total transaksi ritel nasional. Meskipun ada laporan logistik meningkat tinggi dan omset perusahaan e-commerce ada yang naik 200% tetap saja tidak menggambarkan kondisi nasional,” terang Bhima.

Bhima sampai pada kesimpulan bahwa, pelemahan daya beli benar terjadi. Ini dikarenakan kondisi ekonomi yang semakin memburuk.

“Kesimpulannya dari pertumbuhan konsumsi yang rendah selama 1 semester terakhir, penjualan ritel dan mal yang sepi, faktor utamanya karena ekonomi sedang kurang sehat,” kata.

Bhima menyarankan agar pemerintah lebih baik mengakui pelemahan daya beli tersebut, ketimbang harus membawa ke ranah politik.

“Saran saya Pemerintah sebaiknya mengakui bahwa ada permasalahan daya beli di tengah masyarakat. Kemudian kita gotong royong memberikan solusi yang konstruktif. Ketimbang pemerintah terus denial atau menolak fakta dan melihat isu daya beli sebagai komoditas politik,” tegasnya.

Sumber : detik.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Ekonomi

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty