JAKARTA. Pemerintah memutar otak untuk menutupi defisit anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan yang semakin besar. Salah satu opsinya adalah pemanfaatan alokasi cukai rokok dan pajak rokok untuk kesehatan (PRUK).

“Salah satu opsi yang memungkinkan adalah dari pemanfaatan cukai rokok, dan PRUK. Jika wacana tersebut terealisasi mungkin bias mulai 2018,” ujar Irfan Humaidi, Staf Ahli Bidang Komunikasi Publik dan Partisipasi Masyarakat BPJS Kesehatan, rabu (10/4).

Selain dari pusat, penambalan defisit anggaran BPJS Kesehatan direncanakan juga akan dibantu oleh pemerintah daerah. Payung hukum tersebut kini sedang digodok oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Kementerian Keuangan (Kemkeu), Kementerian Kesehatan (Kemkes) dan ditargetkan selesai tahun ini.

Opsi-opsi itu diambil untuk menutupi defisit anggaran BPJS Kesehatan yang tahun ini diperkirakan lebih dari Rp 10 triliun. Perkiraan itu didasarkan pada realisasi defist BPJS Kesehatan hingga agustus 2017 yang sudah mencapai Rp 8,52 triliun. Nilai itu dikatakan oleh Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar. “Saya kira defisit akan lebih besar (dari perkiraan),” katanya, Rabu (4/10).

Sejak pertama kali program ini diluncurkan tahun 2014, BPJS Kesehatan selalu deifist. Tahun 2014, defisit BPJS Kesehatan mencapai Rp 3,3 triliun, naik menjadi Rp 5,7 triliun di 2015, dan tahun lalu naik menjadi Rp 9,7 trilun.

Pemicu utama defisit ini lantaran mismatch antara iuran BPJS dan pembiayaan klaim. Pada semester I-2017 iuran perserta Rp 35,96 triliun sementara klaim mencapai Rp 41,18 triliun. Artinya rasio klaim mencapai 114%.

Selama ini defist BPJS Kesehatan ditambal oleh Negara dengan skema Penyertaan Modal Negara (PMN). Namun, mulai tahun ini, pemerintah akan menambal defist BPJS Keshatan lewat skema bantuan pemerintah di APBN. Nah, pencairan bantuan ini akan disesuaikan dengan kinerja BPJS kesehatan. Tahun 2015, suntikan modal senilai Rp 5 triliun dan tahun 2016 naik menjadi Rp 6,8 triliun.

Sumber: Harian Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Artikel

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty