Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyoroti klaim pemerintah yang menyebut bahwa daya beli masyarakat tidak mengalami penurunan. Menurut para buruh, penurunan daya beli nyata terjadi dan bukan permainan politik untuk melawan Presiden Jokowi.
“Tidak ada yang menggoreng isu daya beli, bapak presiden, karena memang kenyataannya daya beli masyarakat menurun,” ujar Presiden KSPI, Said Iqbal saat aksi di Patung Kuda Monas, Jakarta, Sabtu (7/10).
Menurut Said Iqbal, penurunan daya beli masyarakat berdampak pada buruh yang akhirnya di-PHK. Pemutusan hubungan kerja dilakukan karena perusahaan harus melakukan efisiensi.
“PHK besar-besaran di mana-mana. Sekarang darurat PHK, bohong kalau dikatakan pertumbuhan industri mendekati 17 persen. Faktanya PHK terjadi di mana-mana dalam 3 bulan terakhir. Hampir 50.000 di seluruh Indonesia,” jelas Said.
Banyaknya toko ritel yang tutup menurut Said Iqbal juga bukan karena peralihan offline ke online. Namun, memang pemerintah kurang mensejahterahkan masyarakat. Maka dari itu banyak bermunculan PHK. “Ini fakta bukan kata pembisik-bisik bapak bapak presiden,” kata dia.
“Kerja layak tidak ada, gagal pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla,” imbuhnya.
Selain itu, Said Iqbal juga menyebut adanya ancaman PHK besar-besaran dengan peralihan pembayaran tol dari uang tunai ke uang elektronik. Dia menyebut, otomatisasi tol mengancam pengurangan karyawan.
Aksi pada Hari Kerja Layak Sedunia ini juga menyoroti rendahnya upah buruh. Said meminta pemerintah menaikkan upah sebesar USD 50.
Sumber : merdeka.com
http://www.pemeriksaanpajak.com
Kategori:Berita Ekonomi
PEMERIKSAANPAJAK.COM 
Tinggalkan komentar